Pekanbaru , PR – Pesta demokrasi lokal melibatkan 9 dari 12 kabupaten / kota di Bumi melayu Riau pada 9 Desember mendapat perhatian serius dari Pijar Melayu. Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani menyatakan kecemasannya terhadap kualitas penyelenggaraan dan potensi konflik pilkada dimasa pandemi covid – 19. Hal ini dikemukan Rocky kepada wartawan di Pekanbaru pada Selasa (8/9/2020).
Potensi penurunan kualitas pilkada dikarenakan berkurangnya kesempatan calon pemilih untuk mengenal visi dan misi paslon peserta pilkada serentak. Kampanye terbuka ditiadakan seyogyanya diiringi dengan komitmen paslon meningkatkan kuantitas kampanye dialogis dari satu komunitas ke komunitas lainnya.
“Namun kami meragukan paslon pilkada berkemauan melakukan kampanye door to door yang menyita waktu dan tenaga,” Ujar Rocky.
Begitu pula dengan tingkat partisipasi pemilih yang rentan berkurang drastis karena kekhawatiran penyebaran virus corona. Kekhawatiran ini sangat beralasan sehingga penyelenggara pemilu memiliki tantangan berat untuk mengatasi hal ini.
“Kami mengharapkan penyelenggara pilkada sungguh – sungguh dalam menjalankan sosialisasi dan mematuhi protokol kesehatan guna meyakinkan pemilih hadir di tempat pemungutan suara,” tambah Rocky.
Lebih jauh Rocky mengkhawatirkan situasi tersebut dimanfaatkan oleh paslon pilkada mengambil jalan pintas untuk meraih kemenangan melalui money politik. Sempitnya ruang pemilih mengenal kandidat dan ketakutan warga datang ke TPS sangat mungkin disiasati oleh paslon dengan membagikan uang kepada pemilih untuk meraih kemenangan.
“Tanpa pandemi saja, money politik sudah seperti menjadi kelaziman dalam pilkada apalagi kali ini dilaksanakan dimasa pandemi covid-19,” tegas Rocky.
Disisi lain rocky juga menggaris bawahi kerentanan terjadinya konflik politik di pilkada serentak di Provinsi Riau. Berkurangnya partisipasi pemilih yang mesti diiringi dengan mobilisasi die hard pendukung paslon dapat meningkatkan potensi konflik. Hal ini sepatutnya bisa di deteksi sejak dini dan diantisipasi oleh penegak hukum, penyelenggara pemilu serta paslon agar bumi Melayu Riau terhindar dari konflik sosial yang akan merugikan kita semua.
“Kami mencatat beberapa hal yang telah muncul persoalan pilkada seperti himbauan eksponen tokoh adat agar memilih calon dari kelompok tertentu, dukungan vis a vis sejumlah ormas kepemudaan terhadap paslon, serta potensi isu sara yang mulai menyeruak dipermukaan sejak masa pendaftaran paslon. Sinyalemen – sinyalemen ini tidak boleh diremehkan guna menghindari terjadinya konflik yang kita khawatirkan tersebut,” Harap Rocky. (roder/pr)
