PUTERARIAU.com | KAMPAR – Untuk memutus mata rantai Penyebaran Covid-19, Bupati Kampar H.Catur Sugeng Sutanto SH telah menerbitkan Perbub nomor 44 tahun 2020. Dalam peraturan bupati tersebut merupakan sangsi dan tindakan terhadap para warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari Menteri Kesehatan RI.
Dalam mendukung Perbub tersebut, melalui Forum Masyarakat Peduli Tapung Raya maka DPD LPLHI-KLHI (Lembaga Penyelamatan Lingkungan Hidup Indonesia – Kawasan Hutan Laut dan Industri) Kabupaten Kampar melibatkan diri dengan meminta 1000 Masker untuk dua Kecamatan, yang mana 500 Masker dari Dinkes tersebut diperuntukkan di Kecamatan Tapung Hulu. Untuk itu, Anggota Divisi Investasi menghubungi Kepala Desa Sukaramai guna memberikan Masker Gratis kepada Masyarakat yang berkunjung ke keramaian seperti wilayah Pasar Tradisional yang ada di Desa Sukaramai.
Dengan mempertimbangkan segala biaya Operasional dalam pelaksanaan kegiatan itu, Pajar Saragih selaku Ketua Divisi Investigasi LPLHI-KLHI Kabupaten Kampar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PJI Demokrasi (Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi) Provinsi Riau merasa kecewa terhadap Kepala Desa Sukaramai yang bernama Arusman. Pasalnya, ketika melakukan kordinasi dengan Arusman, tepatnya pada hari Rabu (11/11/ 2020), dengan disaksikan oleh Arman (Ketua BPD) dan Suwedi ( Ketua LPM) Desa Sukaramai, Arusman dengan Arogan nya mengatakan bahwa Ia merasa pusing dengan bentuk kegiatan yang ada di Desa Sukaramai.
“Kalau bisa jangan ada lagi segala bentuk kegiatan di Desa Sukaramai. Ini hanya membuat Pusing kepala aja. Dan tidak ada untungnya dengan Saya. Bahkan, uang pribadi saya yang akhirnya keluar untuk segala Kegiatan,” ucap Arusman selaku Kepala Desa Sukaramai.
Dengan adanya Ucapan Arusman yang tidak mencerminkan kepribadian seorang Pemimpin ini, Ketua Divisi Investigasi LPLHI-KLHI Kabupaten Kampar yang merupakan Wakil Ketua DPD PJI Demokrasi Provinsi Riau sontak menimbulkan kekecewaan yang begitu mendalam. Pasalnya, karena ucapkan Arusman tersebut merupakan bentuk tidak adanya tanggung jawab nya sebagai seorang pemimpin.
Sehingga dalam berbicara Ia terkesan “ASBUN” (asal bunyi) saja dan dapat menimbulkan kesan tidak baik terhadap pegiat penangulangan pemutusan mata rantai Penyebaran Covid-19, yang notabenenya selalu siap bersinergi terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Kampar itu sendiri.
Oleh sebab itu, Pajar Saragih (Ketua Divisi Investigasi LPLHI-KLHI Kampar dan sebagai Wakil Ketua DPD PJI Demokrasi Provinsi Riau) meminta kepada Bupati Kampar H. Catur Sugeng Sutanto, SH segera mengambil sikap tegas atas apa yang sudah di ucapkan oleh Arusman selaku Kepala Desa Sukaramai. Dan bila penting, Arusman harus di Non aktifkan sebagai Kepala Desa, karena dengan adanya Ucapan yang dilontarkannya merupakan bentuk ketidak patuhannya terhadap Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2020.
Dan hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab ini dapat menjadi momok bagi Pemerintahan Kampar Sendiri.ucap Pajar Saragih kepada awak media sambil mengatakan bahwa kegiatan pembagian Masker tetap dilakukan… bersambung (Tim red).
