PUTERARIAU.com | JAKARTA – Penemuan pesawak nirawak atau drone di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tidak bisa dianggap sepele. Pihak pemerintah harus segera melakukan langkah tegas pada drone asing yang diduga milik negara China dan sedang diamankan di Pangkalan Angkatan Laut Makassar.
Badan Keamanan Laut atau Bakamla mengakui pihaknya belum mampu mendeteksi keberadaan drone bawah laut. Bakamla menyatakan Indonesia belum memiliki sensor di bawah permukaan laut.
Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita menyusul temuan drone bawah laut di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat.
“Kapasitas kita masih belum mampu, kita tidak punya sensor bawah permukaan,” ujar Kolonel Wisnu Pramandita kepada wartawan, Minggu (3/1/2021) seperti yang dilansir dari rmol.
Wisnu mengakui bahwa keberadaan drone bawah laut milik negara lain berpotensi membawa dampak terhadap pertahanan negara.
Kapal nirawak itu, kata dia, mengumpulkan data dari perairan di Indonesia. Data itu nantinya dapat menjadi celah dalam pertahanan.
“Bayangkan saja saat perang kapal selam, mereka mampu menempatkan posisi memaksimalkan deteksi sonar, sedangkan kita mungkin belum,” pungkasnya.
Sementara itu, dikutip dari rmol, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai, pemerintah perlu segera melakukan penyelidikan untuk dapat mengungkap asal usul dari drone tersebut. jika drone terbukti milik negara China atau negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
“Drone bawah air sudah masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ini bertanda bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing,” katanya, Minggu (3/1/2021).
Atas penemuan drone ini, lanjut Sukamta, mengindikasikan bahwa banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data – data penting terhadap geografis dan potensi laut Indonesia. Artinya, keamanan nasional Indonesia sangat rentan dan kemampuan pertahanan Indonesia tertinggal dari sisi teknologi. Pemerintah harus serius mengungkap soal asal usul drone tersebut, dan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan haris segera menyelesaikannya agar kejadian drone ini tidak terulang lagi.
“Ini menjadi PR bagi Pak Menhan Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Selain itu segera memperbaiki sistem keamanan teritori,” jelasnya.
Sukamta menambahkan, ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan telah melibatkan konflik antara China, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara di ASEAN. Dan ke depannya pasti akan berimbas kepada keamanan wilayah Indonesia. Sehingga tingkat kewaspadaan harus lebih ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat.[rmol]
