PUTERARIAU.com | JAKARTA,
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan menolak disuntik vaksin Covid-19. Tidak hanya itu, dia juga menolak keluarganya disuntik vaksin Covid-19. Tak pelak, penolakan ikut vaksin corona memantik kontroversial. Apalagi, anggota Komisi Kesehatan DPR itu memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin corona.
Politikus PDIP itu mengatakan, lebih baik membayar sanksi denda daripada harus divaksin. Ribka juga meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar negara tidak berbisnis dengan rakyatnya. Selain itu, vaksin corona Sinovac memang belum diujicobakan untuk warga dengan usia 60 tahun ke atas. Vaksin corona bikinan Sinovac baru diujicobakan untuk warga dengan usia 18 tahun -59 tahun.
“Kalau persoalan vaksin saya tidak mau divaksin. Mau semua usia boleh, misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi sampai Rp 5 juta, mending gue bayar,” ungkap Ribka dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut PT Bio Farma di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/1/2021) seperti yang dilansir dari media kontan.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan RI, BPOM, dan Bio Farma, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021), Ribka mulanya bingung karena pemerintah berkata akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Sementara itu, Indonesia telah memesan beberapa jenis vaksin, dengan harga yang berbeda-beda.
“Saya tanya ini yang mau digratisin semua rakyat ini yang mana wong ada empat, lima macam ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampe Rp 1.080.400, ada yang Rp 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin,” tuding Ribka.
Ribka juga menyinggung soal biaya tes Covid-19 yang berbeda-beda di tiap rumah sakit. Karena itulah, Ribka menganggap bahwa Covid-19 malah dijadikan ajang “bisnis”, mulai dari penjualan APD, vaksin, hingga obat. Sebagai orang yang memiliki latar belakang ekonomi, Ribka menilai Menkes Budi memahami pola “bisnis” ini.
“Ini pengalaman saya, Saudara Menteri. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 orang, karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun. Waktu itu saya ketua komisi,” kata Ribka lagi.
“Ini kan jago ekonomi nih menterinya, nah, ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah, abis ini stunting sudah tahu nih, sudah dipola kaya begitu kesehatannya nih untuk dagang,” ujarnya.
Karena itu, Ribka pun mengingatkan Menkes Budi agar pemerintah saat ini tidak coba-coba berbisnis dengan rakyatnya sendiri.
“Saya cuma ingatkan nih ama adinda menteri nih, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh,” ujarnya.
Dilansir dari media kontan, Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno juga menyebut rekan sejawatnya mengingatkan agar program vaksinasn corona tidak jadi ladang bisnis.
“Bisa jadi Ribka mengendus ada permainan bisnis dalam impor vaksin ini. Ia secara terang juga menyebut jangan sampai masalah vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia menjadi ladang bisnis untuk segelintir orang,” jelasnya.
Kata Hendrawan, Ribka Tjiptaning hanya menyampaikan catatan, jangan sampai rakyat kecil dikorbankan, mengingat impor sudah dilakukan sebelum uji klinis selesai.
“Jangan sampai ada mafia importir atau pemburu rente yang bermain, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar,” tambahnya.
PDIP selalu mendukung vaksinasi corona oleh pemerintahan Jokowi. Selain itu, PDIP juga sudah mendorong agar vaksinasi gratis.
“Bila ada yang memilih menunda divaksinasi, ingin vaksinasi secara mandiri, sambil menunggu ada pilihan vaksin lain, tentu harus dihargai,” ujarnya.
Hendrawan juga memastikan pemerintah akan membuka opsi vaksin mandiri beberapa bulan ke depan,mengingat vaksin corona dari banyak produsen memiliki efikasi yang berbeda-beda pula.
SC : DPR RI millennialinfo
