Pekanbaru, (puterariau.com)
Di saat tahun politik sat ini, di mana akan berakhir masa jabatan anggota legislatif diwarnai dengan pergantian antar waktu (PAW), dikarenakan berbagai alasan, seperti pindah partai atau hal lainnya.
Begitu juga yang terjadi di DPRD Provinsi Riau. Namun di akhir masa jabatan tersebut tetap diadakan reses dan sosialisasi perundang-undangan atau sosper.
Hal yang menjadi perhatian dan sekaligus pertanyaan bagi Yanry sebagai Koordinator Poros Buruh Riau adalah, apakah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sesungguhnya?
Hal ini mengusik Bang Yanry sapaan akrabnya dikarenakan kurang bergaungnya kegiatan-kegiatan tersebut yang seolah-olah kurang menyentuh masyarakat.
Menjadi pertanyaan bagi Bang Yanry, apakah banyak kegiatan yang fiktif?
Selain diduga fiktif, disinyalir pencairan dana reses dan sosper tersebut sarat dengan pemotongan liar.
“Saya aduan dari Penggiat Sosial Sri Deviyani mengenai desas-desus tentang ini,” ujarnya gusar.
Sehubungan hal tersebut di atas Bg Yanry Mendesak dan meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terkait seperti Kajati Riau, KPK, BPKP dan lainnya untuk segera melakukan audit di lingkungan DPRD Riau.
“Saya kira APH seperti Kejaksaan, KPK, BPKP dan lainnya segera melakukan audit di lingkungan DPRD Riau,’ pungkasnya karena mungkin saja bukan kegiatan ini saja syarat dengan potongan liar.
Bang Yanry berharap tidak ada lagi dana- dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat namun digunakan untuk kepentinga peibadi atau kelompok tertentu.
“Kita berharap tidak ada lagi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Untuk itu saya minta diusut tuntas,” tutup Bang Yanry.***
