Jakarta, (PR)
Pemindahan Ibukota ke Kalimantan saat ini bukan lagi sekadar wacana setelah Presiden Jokowi secara resmi meminta izin dan dukungan DPR untuk memindahkan Ibukota ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR/DPR pada Jumat (16/8/2019).
Menurut Pengamat militer dan infrastruktur Wibisono SH MH hal ini sebuah langkah terburu-buru. “Saya pikir ini terburu-buru, dan terkesan tendensius, karena belum banyak kajian dibuat yang berkaitan dengan pertimbangan pemindahan Ibukota ke Kalimantan,” ujarnya.
Kajian teknis terkait tentang ini belum ada, serta pelibatan para pakar dan akademisi juga belum pernah ada. “Potensi konflik-konfliknya apa saja kan belum tahu. Harus dikaji semua. Apa benar ini tidak rawan gempa atau banjir jangan trial n error,” ucapnya.
Selain itu, jika pemindahan ibukota jadi dilakukan, Pemerintah akan melakukan pinjaman dana dari investor. Pinjaman tersebut akan bersifat jangka panjang yang kurang relevan bila diterapkan pada saat sekarang ini, katanya.
“Kalau kita pinjam sekarang, pembangunan ibukota baru itu mungkin baru berdampak secara ekonomi pada 20-25 tahun ke depan, sedangkan pinjamannya dari tahun pertama sudah harus dikembalikan, ini sangat berbahaya,” tandas Wibi.
“Dan kalau hitung-hitungan investasi, pengembaliannya kapan ? Biasanya kalau sudah lebih dari 10 tahun artinya sudah tidak layak, sementara kalau membangun ibukota dan sebagainya Itu sesuatu yang sangat intangible, sulit diukur dan sangat jangka panjang,” imbuhnya.
Lanjutnya, hal-hal teknis seperti itu belum pernah diinformasikan ke publik dan masyarakat. “Kita tidak pernah tahu, nanti tiba-tiba ketika dibangun disana ternyata tanahnya tanah bergoyang artinya gedung-gedung tinggi tidak bisa dibangun disana,” ujar Wibi yang juga sebagai pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara).
*Apa kaitan tentang Pemindahan Ibu kota dengan “Proyek OBOR” dan “Project New Jakarta 2025 ?*
Mendengar proyek New Jakarta 2025, kalau dikaitkan dengan pemindahan ibukota sangat mengkawatirkan, karena proyek ini berdasarkan pesanan dari negeri China- Tiongkok dengan meniru seperti Singapura (proyek obor).
“Proyek New Jakarta 2025 adalah proyek masa depan untuk membangun perekonomian negeri China di Indonesia bukan membangun Indonesia dengan menjadikan Jakarta seperti Singapura,” papar Wibi.
Sedangkan rencana penggabungan Jabotabek menjadi bagian terintegrasi untuk terwujudnya peta baru Jakarta menjadi New Jakarta 2025, melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi.
Faktanya, saat ini penguasaan properti oleh para Taipan WNI China memanfaatkan peta New Jakarta 2025. (beni/pr/wby)
