Jakarta, (PR)
Wacana pemindahan Ibukota ke Pulau Kalimantan masih saja diperdebatkan publik, terutama tentang kajian teknis, kajian ekonomi dan yang paling penting kajian pertahanan dan keamanan. Mabes TNI pun sudah membuat kajian pemindahan Ibukota ini, dan hasilnya sudah ada.
Menurut pengamat militer nasional, Wibisono SH MH menyatakan pada Putera Riau pada Sabtu (24/8/2019), mengutip kesimpulan dari kajian mabes TNI sebagai berikut antara lain bahwa kondisi Jakarta saat ini sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan dinilai kurang layak.
Kemudian pemindahan ibukota memerlukan anggaran dan effort yang besar diikuti oleh pemindahan pusat pemerintahan, Mabes TNI dan Mabes 3 angkatan beserta Sarpras dan kesatuan kodal yang melekat sebagai pengamanan ibukota dan VVIP. Selanjutnya penyesuaian rencana strategis TNI akan dikaji lebih mendalam.
“Dengan kajian Mabes TNI tersebut, maka persoalan pertahanan dan kemananan tidak mudah untuk dilaksanakan dengan cepat, apalagi terkait sarana dan prasaranya,” ujar Wibi.
“Dari kajian Mabes TNI, keputusan perpindahan ibukota, saya berharap sudah melalui proses kajian holistik dan menyeluruh. Termasuk aspek pertahanan, keamanan, dan faktor-faktor strategis esensial lainnya. Karena memindah ibukota bukan seperti rombongan yang mau kemping pindah tempat,” ujar Wibi lagi.
Ia menegaskan bahwa perpindahan ibukota merupakan persoalan yang mutlak sebagai produk keputusan politik yang keluar dari proses kajian mendalam di semua aspeknya untuk kepentingan NKRI jangka panjang. Oleh karena itu perpindahan ibukota harus meliputi berbagai hal baik dalam kontek konstalasi domestik, regional maupun internasional.
“Jika tidak demikian, maka itu sama saja ‘bunuh diri’. Membawa NKRI pada kondisi yang rawan ancaman dalam semua bidang. Termasuk aspek pertahanan dan keamanan,” tegasnya.
Menurutnya, kepindahan ibukota juga bukan kebutuhan mendesak. Oleh karena itu pemerintah harus menjelaskan rencana kepindahan ibukota yang diwacanakan kepada rakyat. “Apa alasan yamg mendesak untuk pemindahan ibu kota negara,” kata Wibi.
“Rakyat perlu dilibatkan, jika perlu digelar referendum guna meminta persetujuan rakyat. Selain itu Pemerintahan Jokowi harus menjelaskan argumentasi strategisnya kenapa ibukota harus pindah,” tegasnya.
*Aspek Pertahanan dan Keamanan*
Masalah pertahanan dan keamanan merupakan bagian terpenting dari pemindahan ibukota. Karena akibat perpindahan ibukota akan terjadi dampak sosial yang sangat besar. Pergeseran ibukota dapat membantu untuk percepatan pembangunan daerah tersebut dan sekitarnya dan menggeser roda ekonomi.
“Efek dominonya pasti akan terjadi. Sudah pasti akan terjadi penurunan, walaupun kita belum bisa pastikan berapa persen. Kalau dari sisi keamanan nasional saya rasa TNI bersama dengan Polri sudah mengantisipasi dengan baik,” tandasnya.
Menurutnya, wacana pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang baru. Karena isu pemindahan ibukota sudah diangkat sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam beberapa segi dan memperhatikan kondisi Jakarta saat ini memang sudah dianggap perlu untuk melakukan pemindahan ibu kota,tapi apa mesti ke luar jawa ?” tanya Wibi menegaskan.
“Hanya saja memang perlu dipikirkan ke mana akan dipindahkan, dampak politik, ekonomi, budaya serta sosial kemasyarakatan juga perlu diperhatikan. Saya berpikir pemindahan sebaiknya tetap di Pulau Jawa dengan pertimbangan wilayah dan komplesitasnya,” pungkas Wibisono. (beni/pr)