Talukkuantan, (PR)
Mantan anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Musliadi atau lebih diakrab disapa Cakmus saat dikonfirmasi terkait kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi saat ini yang dijabat Dianto Mampanini apakah sudah menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik atau masih melempem pada Kamis (26/09) menyebutkan bahwa Sekda harus masih belajar lagi. Publik pun menilai bahwa Sekda yang diboyong dari Indragiri Hilir itu masih mentah dalam mengenal kondisi Kuansing.
Cakmus mengatakan Sekretaris daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu masih harus terus banyak belajar dengan kondisi Kabupaten Kuantan Singingi hari ini. Artinya Sekda harus pandai melakukan komunikasi baik dengan atasannya Bupati dan Wabup maupun pimpinan dan anggota dewan.
Terlebih lagi banyaknya kepentingan daerah yang harus diselesaikan terutama penyelesaian APBDP dan APBD murni 2020 dan tidak bisa hanya diberikan tugas kepada Kepala Bappeda Litbang dan BPKAD saja.
Ditambahkan lagi bahwa Sekda harus punya modal komunikasi politik dan komunikasi sosial karena seorang Sekda bukan saja sebagai leader di tataran eksekurif tapi lebih kepada action dalam penyelesaian terkait tugas-tugas kedaerahan yang vital seperti keuangan dan kinerja para ASN. “Maka dia harus punya modal yang dua tadi untuk menuntaskan agenda-agenda penting di daerah,” ungkapnya.
Apalagi di tahun politik ini publik mendengar Bupati dan Wabup menurut analisa bsa dipastikan maju sebagai Cabup yang tentu mereka berpisah dan tidak bersama lagi.
Dalam hal ini Sekda harus pandai-pandai agar mereka berdua ini tidak berbenturan secara politik menjalankan program dan kegiatan untuk rakyat.
“Jangan sampai biduk Mursini-Halim pecah sebelum habis masa jabatannya. Boleh maju Pilkada tapi program dan pelayanan untuk rakyat jangan terabaikan. Disinilah kunci seorang Sekda agar mampu menimalisir setiap konflik yang muncul antara mereka,” ungkapnya.
Sekda harus pandai memisahkan antara proses politik dengan mereka sebagai pemimpin daerah pemimpin masyarakat Kuansing. Kalau ada benturan Sekda harus menjadi setawar dan sedingin untuk keduanya dan jangan sampai sebaliknya, beber Musliadi.
Kelemahan Sekda juga dilihat belum mampu menyatukan ‘gab’ antara ASN. “Kita masih melihat adanya seorang oknum pejabat esselon yang tidak patuh terhadap atasannya di OPD karena merasa dekat dengan kekuasaan dan mengatur-ngatur pejabat lainnya di OPD tertentu,” katanya.
Ini banyak terjadi di beberapa OPD di Kuansing. Nuansa politik masih sangat kental di Pemerintahan Kuansing. “Kalau daerah kita ingin maju ASN jangan ikut-ikutan bermain politik. Tapi aneh di Kuansing kayaknya ini sudah terbiasa ASN dijadikan alat politik untuk merebut kekuasaan. Disinilah kunci seorang Sekda agar mampu meramu ini sehingga ASN punya batas-batas dan garis dalam ikut dalam kegiatan politik,” ulasnya.
Kemudian lagi, Sekda harus mampu memgenal daerah Kuansing secara utuh, termasuk kerakteristik pola pikir masyarakatnya sehingga masyarakat merasa kehadiran seorang Sekda bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.
Bupati juga harus menyerahkan kewenangan penuh kepada seorang Sekda dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Sekda.
“Jangan bola tanggung diberikan ke Sekda. Yang terkesan selama ini kan itu, kadang Bupati slalu memberikan perintah yang tidak pasti kepada seorang Sekda dalam mengambil kebijakan di daerah. (rdr)
