Jakarta, (PR)
Aksi demo mahasiswa serentak di sejumlah daerah di Indonesia telah menelan 2 korban nyawa, yaitu Randi (21) mahasiswa perikanan Universitas Halu Oleo (UHO), dan M.Yusuf Kardawi mahasiswa Fakultas Tehnik Univursitas Halu Oleo Kendari Sultra. Mereka tewas saat demo ricuh di Kendari, Kamis (26/9/2019).
Menurut Kapolda Sultra Brigjen Iriyanto membenarkan peluru yang ditembakkan ke Randi berjenis peluru tajam. “Betul itu tembakan, peluru tajam,” kata Iriyanto saat jumpa pers di Mapolda Sultra, Jumat (27/9/2019).
Namun, terkait senjata apa yang digunakan, ia sama sekali tidak bisa memastikannya. Tapi Iriyanto memastikan seluruh anggotanya yang melakukan pengamanan sama sekali tidak dibekali senjata.
Menurut pengamat militer Wibisono SH MH di Jakarta pada Jumat (27/9/2019), secara prinsip, seharusnya Kapolri menetapkan prosedur tetap (protap) pengamanan aksi tidak menggunakan peluru tajam. Infonya Kapolda Sultra juga menyampaikan lewat kordinasi dengan Kapolri sudah meniadakan peluru karet atau tajam.
“Harus ada investigasi di Sultra agar peristiwa ini terbuka di masyarakat, apalagi hari ini Kapolda Sultra tetap bersikukuh bahwa dia sudah melakukan semuanya sesuai protap,” jelas Wibi.
Atas persoalan itu, Kapolri harus lakukan investigasi untuk masalah ini karena ini pelanggaran HAM, agar kondisi ini bisa terbuka di masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prastiyo mengatakan kader IMM yang tewas dalam unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menunjukkan adanya pelanggaran kemanusiaan oleh aparat. Persoalan yang begitu serius.
“Ini persoalan kemanusiaan yang hari ini dilanggar oleh aparat disana,” kata Najih di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta (27/9/2019).
Najih mengemukakan Randi adalah kader IMM yang aktif di sejumlah organisasi. Almarhum adalah korban kekerasan saat unjuk rasa dan meninggal dengan luka bekas peluru di dada.
Selain itu, Komisi III DPR meminta Kapolri mengusut tuntas peristiwa tersebut, termasuk pelaku yang mengakibatkan tewasnya Randi dan Yusuf. Kapolri diminta harus mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara.
Wibisono menambahkan atas peristiwa ini, demokrasi Indonesia tercoreng lagi untuk kesekian kali. Peristiwa demo di Jakarta dua hari yang lalu juga dinilai ada tindakan represif terhadap mahasiswa yang korbannya juga banyak.
“Saya berharap peristiwa ini tidak jadi bola liar, yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menuntut agenda lain, seperti delegitimasi pelantikan Presiden di bulan Oktober, tapi saya sepakat bahwa peristiwa di Kendari harus diusut tuntas, karena ini melanggar HAM,” pungkas Wibi. (beni/pr)
