TELUK KUANTAN, (PR)
Terkait statement Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dianto Mampanini sebelumnya mengatakan di salah satu media online terbitan Riau bahwa tidak ada alasan DPRD untuk tidak mengesahkan APBD-P 2019 mendapat sorotan. Salah satunya dari mantan anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Musliadi SAg atau lebih dikenal Cakmus, Minggu 29/09.
Cakmus mengatakan Sekda seharusnya tidak berkata seperti itu. “Seharusnya Sekda mencari solusi karena ia menilai anggota DPRD Kuansing juga masih baru. Seakan-akan Sekda mengintervensi DPRD sebagai alat kelengkapan saja belum terbentuk, bagaimana DPRD membahas atau mengesahkan APBD-P 2019 tersebut,” ujarnya.
Ditambahkan lagi, alangkah bijak dan baiknya Sekda dan pimpinan DPRD sebelum dilantik tanggal 2 Oktober ini menjumpai Gubernur Riau berkonsultasi terkait persoalan yang ada.
“Sekda jangan memperumit dan memperuncing. Secara aturan APBD-P di deadline waktu sampai 30 September 2019 harus sudah disyahkan menjadi Perda APBD-P,” katanya.
“Anggota DPRD kan baru semua tentu mereka perlu pendalaman tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Sekda jangan seolah-olah menitik beratkan lambannya anggota DPRD. Ia kurang sependapat karena ini bisa memperuncing keadaan. Maka saya sarankan komunikasilah dengan pimpinan DPRD dan Gubri secara baik dan jangan saling menyalahkan. Solusinya yang harus dicari karena eksekutif dan legislatif itu adalah mitra dan saling melengkapi dalam koridor aturan. Duduk lah bersama cari jalan keluar yang terbaik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” pintanya.
Menurutnya tujuan DPRD baik dan masuk akal serta tidak terkesan memperlambat maupun tidak mau membahas, akan tetapi ini semua situasional yang mengikat kawan-kawan anggota DPRD, katanya.
Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi, H Mursini Ketika dikonfirmasi terkait statement sekda di salah satu di media online mengatakan bahwa nanti akan meluruskannya. “Nanti kita klarifikasi,” ujarnya singkat. (roder)