Pekanbaru, (PR) –+Tidak hadirnya Pejabat Esselon di sekretariat DPRD pekanbaru pada saat Kegiatan orientasi 45 anggota DPRD Pekanbaru yang berlangsung selama 4 hari menjadi catatan hitam oleh pimpinan DPRD kota Pekanbaru. Pejabat eselon III (Kabag) yang semestinya bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dinilai lepas tanggung jawab. Padahal, idealnya mereka harus hadir sejak awal pelaksanaan orientasi Rabu pagi (9/10) hingga selesai. Namun yang terjadi, 3 Kabag di Sekretariat DPRD Pekanbaru itu uring-uringan dan memilih dinas ke luar kota, termasuk Plt Sekwan juga dinas keluar kota.
3 Kabag yang dimaksud yakni Kabag Risalah Persidangan Rizal Karim dan Kabag Protokol Yunan dinas ke Jakarta sejak Rabu (9/10). Sedangkan Kabag Keuangan Sunarto dinas ke Batam, Kepri. Ketiganya dinas keluar kota hingga Sabtu (12/10). Sementara Kabag Umum Dedi Damhudi berada di Pekanbaru, namun hanya disaat penutupan acara baru hadir di acara orientasi.
Menurut Ketua DPRD kota Pekanbaru, Hamdani mengatakan Seharusnya para Pejabat eselon harus hadir dalam kegiatan orientasi. Hamdani juga meminta kepada Sekda Kota Pekanbaru untuk menegur Pejabat Eeselon yang dinilai lepas tanggung jawab terhadap Anggota DPRD kota Pekanbaru . ” Sangat kita sayangkan mereka seperti itu. Jika salah mereka harus di tegur dan di tindak oleh sekda sesuai kesalahan mereka. Kalau plt sekwan sudah izin ke saya,” Tegas Ketua DPRD Pekanbaru.
Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Pekanbaru, Dedi damhudi mengatakan bahwa dirinya hanya Walikota Pekanbaru yang berhak menilai kinerja nya. “Bapak kalau perlu informasi temui saya ya, Walikota yang berhak menilai kinerja saya,” ujar Dedi damhudi.
Dengan pernyataan kabag umum Sekretariat DPRD Pekanbaru ini, Seakan-akan DPRD Kota Pekanbaru tidak berhak menilai kinerja seluruh Esselon di Sekwan DPRD Kota Pekanbaru, jadi fungsi Pengawasan Anggota DPRD Tidak berlaku untuk Kabag Umum dan esselon lainnya di lingkungan sekwan DPRD Pekanbaru ini.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru, Ginda Burnama menegaskan bahwa Tidak hanya DPRD, seluruh masyarakat berhak menilai kinerja ASN yang ada di kota Pekanbaru. ” pernyataan Kabag Umum Sekwan itu sangat keliru, harus kita luruskan. Memang Walikota Pekanbaru penentu terakhir untuk menilai kinerja bawahannya, tetapi masyarakat, LSM, Wartawan juga berhak menilai kinerja ASN. Apalagi Anggota DPRD yang mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan, ” ujar Ginda.
Ditambahkan nya lagi, pihaknya akan memberi masukan kepada Walikota Pekanbaru untuk mengevaluasi seluruh Pejabat di lingkunan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, mulai dari esselon 4 maupun esselon 3. Mana yang harus di pertahankan, mana yang harus dirotasi dan mana yang harus di parkirkan. ” Kita minta pak Walikota Menegur dan memberi Sanksi kepada mereka, dan kita beri waktu hingga Akhir tahun kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menindaklanjuti masukan dari Anggota DPRD Pekanbaru ini. Karena mereka bekerja untuk membantu kegiatan Anggota DPRD agar bisa bersinergi, ” tutup Wakil Ketua DPRD yang energik ini.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri juga meradang, Politisi senior Demokrat ini serta beberapa anggota DPRD lainnya memilih keluar saat acara penutupan Orientasi Anggota DPRD Pekanbaru Jumat petang, yang dihadiri Sekko Pekanbaru M Noer MBS.
“Urusannya apa mereka ke sana (keluar kota). Harusnya seorang Kabag itu mendampingi anggota dewan yang sedang berkegiatan ini. Sikap kita tadi keluar dari ruangan supaya Sekko selaku pimpinan tertinggi di ASN Pemko tahu apa kerja anggotanya di DPRD ini. Karena kalau dibiarkan berlama-lama, kita khawatir nantinya sinergitas antara DPRD dan Pemko akan rusak,” tegas Azwendi.
Ironisnya lagi, kegiatan Orientasi Anggota DPRD ini hanya diurusi PPTK Kegiatan Harry Pratama dibantu beberapa ASN dan THL saja. Padahal, anggota DPRD perlu kordinasi dengan para Kabag agar orientasi berjalan on the track. “Jadi pejabat di DPRD-nya mana. Tidak nampak batang hidungnya. Sangat memalukan,” sesal Azwendi.
“Yang paling saya kesalkan, Kabag Umum, sudah tiga hari saya di sini dia tidak pernah hadir. Tapi saat penutupan karena dihadiri Sekko, dia muncul seperti pahlawan. Apa namanya ini, saya minta kepada Sekko untuk menggantinya. Orang seperti ini tak layak menjabat. Bisa rusak,” katanya tegas.
Terkait persoalan ini, dia meminta agar Sekko M Noer MBS untuk mengevaluasi seluruh pejabat eselon di DPRD Pekanbaru. Dari masalah dan track record yang ada, lebih baik mereka ditarik dari DPRD. Sebab, 5 tahun kedepan para Anggota DPRD butuh pejabat yang bisa bekerjasama dan profesional.
Sekko Pekanbaru M Noer MBS mengaku kaget. Dia berjanji akan meminta penjelasan kepada Plt Sekwan Zulfahmi Adrian. Jika memang benar adanya, maka wajib menegur pejabat tersebut.
“Memang betul, harusnya Kabag ini keluar kota mendampingi anggota DPRD. Sekarang seluruh anggota DPRD berada di Pekanbaru, terus apa yang dilakukan para Kabag keluar kota. Pasti masalah ini kita tanyakan kepada Sekwan,” janji Sekko.
Untuk Sekwan Zulfahmi Adrian, kata M Noer, sudah memiliki izin resmi dari Pemko untuk keluar kota. “Pak Sekwan memang sudah memiliki izin resmi keluar kota, dan saya tahu itu. Tidak masalah untuk Pak Sekwan,” terang M Noer. (dil/PR/rls)