Jakarta, (PR)
Pernyataan calon Kapolri Komjen Idham Azis terkait radikalisme saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi 3 gedung DPR sangat menyejukkan umat islam.
“Semoga ini bisa merubah stigma yang terjadi di Kepolisian RI selama ini tentang radikalisme. Ini menyejukkan umat Islam,” ujar pengamat militer Wibisono di Jakarta, Sabtu sore (2/11/2019).
Lanjut Wibi, Idham Azis tidak setuju jika radikalisme dikaitkan dengan agama tertentu.
“Pernyataan calon Kapolri soal radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu sangat melegakan. Pernyataan tersebut sangat tepat dikeluarkan di momen fit and proper test kemarin karena memang saat ini ada pihak tertentu yang seolah coba memframing dan mengaitkan agama tertentu dengan radikalisme,” kata Wibisono.
Posisi Kapolri sangat penting sebagai ujung tombak penegakan hukum memang harus bisa melihat segala sesuatu secara substantif, termasuk soal radikalisme.
Wibi menegaskan bahwa Pemerintah tak bisa asal menggunakan diksi radikal. Menurutnya, diksi tersebut bisa digunakan untuk menyerang pihak yang kritis terhadap Pemerintah.
“Tak boleh asal menuduh orang lain radikal. Dan tak boleh radikal itu tuduhannya datang dari pemerintah, karena bisa subjektif. Tuduhan itu bisa saja digunakan untuk menuduh orang-orang yang kritis kepada pemerintah,” tegas Wibi.
Dia tak menampik bahwa narasi anti radikalisme merupakan isu global. “Maka berharap agar narasi anti radikalisme yang bergulir di Indonesia bukan pesanan asing,” imbuhnya.
“Jangan sampai kampanye anti radikalisme ini pesanan asing. Soal radikalisme ini kan soal narasi global, bukan hanya narasi nasional. Jadi bisa saja kaitannya dengan pihak asing,” paparnya.
Lanjut Wibi, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya sangat moderat. Maka, kampanye anti radikalisme yang berlebihan justru dikhawatirkan membuat masyarakat merasa takut yang berlebihan.
“Itu (kampanye anti radikalisme) hak Pemerintah. Tapi hak rakyat juga untuk menilai Pemerintah. Seandainya kampanye radikalisme didengungkan oleh kabinet Jokowi, itu pun harus dilakukan demi untuk menjaga keutuhan NKRI. Bukan untuk mengamankan kekuasaan,” pungkasnya. (beni/pr)
