Pekanbaru, (PR)
Terbitnya Surat Keputusan DPP KNPI yang mengkarateker KNPI Provinsi Riau, dengan itu menetapkan secara otomatis roda organisasi KNPI Provinsi Riau dijalankan oleh Ketua Karateker yang ditunjuk oleh DPP KNPI, yakni Saudara Ahmad Andi Bahri, Minggu, (5/1/20).
Namun dalam hal ini ada beberapa dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ketua Karateker tersebut, diantaranya arogan dalam keseharian SK Karateker dan tidak pernah diberitahukan kepada OKP dan pengurus karateker lainnya sehingga menimbulkan kegaduhan yang belum jelas.
SK Karateker Kabupaten ditandatangani oleh Ketua Karateker dan Wakil sekretaris dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Sekretaris.
Dengan hal tersebut Roby Priatama ketua Hmi Badko Riau-Kepri menyebutkan bahwa melihat kondisi seperti ini agar tidak berlarut-larut sehingga menyebabkan perpecahan yang lebih besar lagi, di tubuh Pemuda Provinsi Riau maka dari HMI Badko Riau-Kepri meminta agar saudara Ahmad Andi Bahri diganti sebagai Ketua Karateker Riau agar roda organisasi berjalan baik dan suhu konstelasi kepemudaan normal kembali.
“Sesuai dengan SK Karateker yang sudah keluar sejak tanggal 10 Oktober 2019 hingga masa berlakunya sampai 10 Januari 2020, sudah hampir tiga bulan namun belum ada progres terkait Musyawarah Daerah yang dilakukan, ini merupakan alasan kuat dari HMI Badko Riau-Kepri untuk meminta kepada DPP KNPI yang dipimpin oleh Haris Pratama untuk mengganti Saudara Ahmad Andi Bahri,” katanya.
Ia juga menyampaikan tetap komitmen mendukung DPP KNPI di bawah kepemimpinan Haris Pratama sebagai Ketua Umum dan Jackson AW Kumaat sebagai Sekretaris Umum sesuai dengan instruksi dari PB HMI.
“Dalam hal ini kami hanya mengomentari terkait Karetaker KNPI Provinsi Riau yang di tunjuk DPP KNPI saudara Ahmad Andi Bahri yang tidak ada progresnya selama 3 Bulan ini,” tutup dia. (fer/pr)
