Kepulauan Meranti, (PR)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti melakukan Rapat Kerja Lintas Komisi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan pandemi wabah virus Corona atau Covid-19.
Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi PP dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A).
Saat ini masyarakat Desa Bandul mengeluh dengan kondisi yang terjadi di Desa mereka yang semua dibatasi.
Akan tetapi masyarakat yang berada di Desa Bandul mengeluh dengan bantuan Pemerintah Kabupaten yang tidak merata. “Kenapa bantuan untuk kami masyarakat, dari Kabupaten Kepulauan Meranti. dibagikan tidak merata. Sementara kami masyarakat, semua kena imbasnya,” ujar salah satu masyarakat Bandul yang tidak mau disebutkan namanya pada DPD Dumai melalui Ketua dan Sekretaris serta DPW PWOI Nusantara melalui Sekretaris Provinsi Riau, Kamis (11/06/2020).
Dan dari pengaduan seluruh masyarakat Desa Bandul, saat ini masyarakat Bandul tidak boleh keluar daerah karena kena lockdown. Seperti apa penanggulangan Pemerintah Kabupaten untuk menangani keluhan masyarakat Desa Bandul ?
Info yang diterima dari salah seorang sumber menyatakan bahwa, anggaran yang telah digunakan khusus untuk pengamanan sebesar Rp 1,03 miliar.
Saat dipertanyakan masalah yang terkait dengan kegiatan selama Covid-19 dan anggaran di masing-masing OPD, Rp 500 juta saja untuk Polres, selain itu untuk Satpol PP dan Perhubungan untuk honor mereka selama Covid ini tiga bulan.
Anggaran yang tersedia adalah Rp 10,7 miliar untuk Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti. Dinas Kesehatan juga baru mengajukan pencairan sebesar Rp 520 juta, jadi Rp 10,7 miliar itu untuk penanggulangan Covid, untuk tenaga medis Rp 1,7 M, dan untuk PSST di Bandul Rp 203 juta.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten bisa membantu kami masyarakat dengan menyalurkan bantuan dengan cara merata, karena keadaan kami saat ini sangat mengeluh dalam perekonomian. Kami juga berharap bisa lagi beraktifitas normal kembali seperti Kabupaten Bengkalis yang sudah menetapkan zona aman atau sesuai dengan edaran dari Provinsi Riau,” tutup salah satu tokoh masyarakat Desa Bandul. (pr/rls)
