oleh

AMPR Meminta Mentri BUMN Pecat Dirut PHR Jafee Arizon Suardin

Pekanbaru, (puterariau.com)

Insiden kecelakaan kerja di Perusahaan Pertamina Hulu Rokan (PHR) belakangan ini mendapat kritikan keras dari  Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Provinsi Riau.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau (AMPR) meminta  Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (Dirut PHR) Jaffee Arizon Suardin.

 “Direktur Utama PT PHR Jaffe A Suardin segera Mengundurkan Diri atau Dipecat Secara Tidak Hormat sebagai bentuk pertanggung jawabannya dalam memimpin PT Pertamina Hulu Rokan. Kerena AMPR menilai, Jaffee A Suardin alias Buyung tak mampu memimpin PT PHR yang mengakibatkan sejumlah pekerja tewas di kawasan perusahaan BUMN tersebut,” tegas Koordinator Umum AMPR, Zulkardi.

Zulkardi mengatakan belakangan ini PHR tengah mendapat sorotan tajam atas insiden tewasnya pekerja, Rabu, 18 Januari 2023 lalu di Wilayah Kerja, Minas, Kabupaten Siak. Sebab itu kami  menilai  banyak kejanggalan para pekerja yang tewas hingga saat ini mencapai 7 orang.

“Dari kontrol sosial, kita menemukan peralatan kerja dari mitra kerja PHR banyak yang tidak memenuhi standar, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa dan banyak para pekerja Subkontraktor di lingkungan PHR yang bekerja tidak sesuai SOP”, ujarnya.

Dikatakannya lagi bahwa AMPR mengemukakan sebuah fakta  penemuan pelanggaran SOP terhadap penggunaan alat-alat perlengkapan Kerja atau Tools. Penggunaan alat tidak sesuai Fungsinya seperti ini sangatlah tidak profesional, apalagi korban bekerja di dunia Migas yang seharusnya sangatlah ketat dan patuh terhadap aturan SHE (Keselamatan Kerja).

“Sungguh tak ada sedikitpun maksud dan tujuan kami untuk mengeksploitasi orang meninggal, namun jika kita bungkam atas kejadian ini, kami dapat pastikan kedepannya PHR akan terus memakan korban jiwa baik itu dikarenakan kecelakaan kerja maupun sebagai Impact dari konflik kepentingan,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Riau Sugianto beberapa waktu lalu menegaskan bahwa PHR harus bertanggung jawab melaporkan ke Disnakertrans Riau. Ia tak ingin PHR melakukan pemolesan data seolah-olah pekerja tidak meninggal dalam posisi sedang bekerja.

“Jadi dari beberapa kejadian, selalu begitu. Mereka selalu melaporkan kejadian meninggalnya pekerja seolah-olah bukan kecelakaan kerja. Ini jelas kecelakaan saat sedang bekerja,” tegas Sugianto.

Ia meminta Disnakertrans Riau benar-benar menyelidiki kejadian itu. Sugianto tak ingin nyawa orang dijadikan hal yang politis. Ia juga menilai, kejadian beberapa kali pekerja yang tewas lantaran ketidakmampuan pimpinan PHR.

“Saya bilang begitu karena ketidakmampuan pimpinan PHR untuk mengelola perusahaan ini. Itu menyangkut kredibilitas PHR. Kita tahu ini adalah jabatan politis, dan PHR itu salah satu sumber yang sangat besar menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena 40 persen dari minyak di negeri ini berasal dari PHR,” kata dia.

Ia mengatakan, jika terdapat banyak pekerja yang meninggal dalam posisi kecelakaan kerja, maka pemerintah pusat pun akan mempertanyakan kepiawaian PHR dalam mengelola perusahaan.

“Disnakertrans harus memastikan apakah PHR melaporkan kejadian yang asli dan terbuka. Kalau memoles data dulu baru dilaporkan berarti benar PHR sebenarnya dipimpin oleh orang yang tak berkompeten. Apalagi perusahaan plat merah,” jelas Sugianto.

Politisi PKB ini meminta, baik PHR dan Disnakertrans agar sama-sama transparan, kalau memang kecelakaan kerja sebaiknya dinyatakan sebagai kecelakaan kerja pula.

“Jangan pula PHR mendefinisi seperti sebelumnya yang mengatakan bukan kecelakaan kerja tetapi di luar kerja, sakit jantung, dan lainnya. Hari ini PHR tak bisa mengelak,” tegasnya.

“Berarti benar selama ini mau punya penyakit bawaan atau apapun yang penting SOP dan kriteria pekerjanya seperti apa itu perlu  keamanan PHR bagi pekerja. Tak ada alasan lagi,” tutup Sugianto. (Rls)

Komentar