Pekanbaru, (puterariau.com)
Pernyataan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Saiful Ikhram yang menyebutkan bahwa kedatangan oknum wartawan ke kantornya hanya bertujuan memeras mendapat tanggapan serius organisasi Pers, PWRI-B Meranti.
Ketua Pembina PWRI-B Meranti, Zainuddin Hs SAg secara tegas mengatakan bahwa komentar Kabag Kominfo Meranti tersebut sangat tidak mencerminkan sikap seorang ASN.
Dikatakannya, jika terdapat kejanggalan dalam penulisan si wartawan, langkah yang diambil harus menempuh jalur yang ada. Tidak bisa berkata kedatangan wartawan hanya untuk memeras.
“Jujur saja, melihat statemen itu saya sangat tersinggung. Kalau memang maunya seperti itu, kita akan lawan. Mau sampai kemanapun akan kita lawan, karena ini termasuk pencemaran profesi,” tegasnya.
Pertikaian yang saat ini kian viral di media sosial (facebook, red) itu bisa dianggap telah melukai hati para kuli tinta di Indonesia. Terkhusus wartawan yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Atas hal itu, Ketua PWRI-B Meranti, Fadli mengatakan, tindakan dan kata-kata yang ditulis oknum pejabat dalam kolom komentar itu sangat tidak mencerminkan sikap seorang ASN.
Padahal, ujar dia Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki aturan dan sikap memberikan contoh yang baik ke publik.
“Seharusnya, oknum pejabat yang mengacu pada aturan tidak menuliskan bahasa seperti itu ke wartawan. Itu terlalu menunjukkan bahwa dia tidak menghargai ataupun terlalu menganggap rendah wartawan,” kata Fadli dalam rapat keanggotaan di kantor PWRI-B Meranti, Jalan Banglas, Selatpanjang Timur, Selasa (07/05/2019).
Atas kejadian itu, Fadli menilai wartawan semakin dikesampingkan oleh Pemerintah. Padahal, untuk kemajuan Daerah semua tidak terlepas dari peran seorang wartawan yang terus mempublikasikan potensi yang ada.
“Saya secara pribadi sangat terluka, dengan statemen oknum pejabat Meranti itu. Saya harap Kepala Daerah tidak menganggap sepele permasalahan ini,” tegas Fadli.
Hal senada juga diutarakan, Sekretaris PWRI-B Meranti, Dedi Yuhara Lubis, ia berpendapat bahwa Wartawan dan Pemerintah adalah mitra kerja yang baik. Seharusnya hal-hal yang terbilang tidak perlu dikatakan jangan dikatakan.
Pria yang berhasil maju menjadi Wakil Rakyat pada Pemilu 2019 itu secara pribadi sangat menyayangkan pertikaian yang terjadi antara wartawan dengan oknum pejabat yang di tugaskan mengakomodir kerjasama yang baik dengan media.
“Kita sangat menyayangkan apa yang diucapkan kabag kominfo tersebut, seharusnya beliau harus lebih familiar dengan rekan-rekan wartawan, walaupun bagaimana juga, tanpa wartawan, perkembangan suatu daerah akan sulit diketahui perkembanganya oleh masyarakat luas,” katanya.
“Wartawan itu seharusnya dijadikan partner kerja, bukan dimusuhi, wartawan bukanlah seorang pemeras, tugas dan fungsi wartawan salah satunya juga turut membangun dan mengembangkan potensi yang ada didaerah, atas nama organisasi wartawan yang didalamnya terdiri dari berbagai media dan owner, kita sangat mengecam keras perkataan memeras dan memaki wartawan kita tersebut,” sambungnya.
Perihal itu, Dedi sempat memberikan saran dan masukan. Dijelaskannya, etos kerja akhir seorang jurnalis adalah bekerja dengan hati nurani.
Menurutnya, selagi permasalahan itu tidak merugikan banyak orang atau negara. Jurnalis harus berpedoman pada hati nurani.
“Dalam pokok pers ada menyebutkan, selain keterampilan gagasan yang harus dikuasai, seorang jurnalis juga harus berpedoman pada hati nurani atau rasa prikumanusiaan, jadi perihal ini jadikan semua pelajaran dan dorongan untuk kita dalam mengungkap fakta-fakta dilapangan,” pungkasnya.
Pimpinan Putera Riau Sayangkan Statemen Pejabat Meranti
Sementara itu, Beni Yussandra SE, Pimpinan Redaksi Putera Riau mengecam statemen Kabag Kominfo yang berbau pelecehan tersebut. Ia menyayangkan sekelas pejabat masih mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan.
“Selaku pejabat semestinya bijak mengeluarkan kata-kata apalagi beraroma ujaran kebencian. Terlihat kualitas pejabat itu jika sudah kelewat batas. Kepala daerah harus berikan sanksi, karena itu pejabat di wilayah binaannya,” ujarnya.
Keadilan itu harus ditegakkan dalam artian wartawan bersikap sebagai wartawan, dan pejabat bersikap selayaknya pejabat. Publik Kepulauan Meranti pun meragukan kepemimpinan Bupati Meranti jika jajarannya berkata sesuka hati.
“Bupati harus turun tangan untuk memperbaiki citra daerah melalui evaluasi kembali jajarannya,” sebutnya. (pr/rls)
