Tembilahan, (PR Inhil)
Pasca Pilkada serentak 27 Juni 2018 lalu, isu mutasi maupun perombakan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir semakin menguat.
Semakin santernya isu mutasi tersebut, maka semakin banyak pula para pejabat yang merasa kinerjanya tidak baik, mulai kasak-kusuk. Berbagai upayapun rela mereka (pejabat-red) itu lakukan untuk dapat mempertahankan jabatannya.
Apalagi di Inhil ini masih banyak pejabat yang terkenal hampul alias banyak cerita tapi tak mampu bekerja. Ada juga ditemukan pejabat yang bergaya alim pro rakyat tapi cenderung memperkaya diri dan golongan saja.
Misalkan saja seputar dana desa yang diharapkan transparan namun tak pernah terwujud. Mereka takut diketahui oleh rekan media dan masyarakat karena selama ini kerapkali proyek pembangunan hanya menguntungkan elit politik semata.
Di Keritang saja misalnya, tak terlihat adanya gebrakan pembangunan yang dilaksanakan. Program pemberdayaan buat masyarakat pun tak terlihat. Sampai saat ini, tak ada terdengar bantuan untuk petani dan sebagainya, sehingga pejabat di lingkup tersebut mesti dievaluasi.
Apalagi jika ada pejabat yang baru beberapa bulan menjabat langsung kaya mendadak, sudah pasti ia bermain tipu-tipu. Sebab secara manajemen, tak mungkin bisa memperoleh harta sebanyak itu kalau tidak maling duit rakyat.
Hanya saja media, belum dapat mengetahui kapan tanggal pastinya mutasi dilakukan, termasuk pejabat mana saja yang masuk dalam daftar orang yang akan diganti. Akan tetapi, Bupati Inhil HM Wardan, sudah mengantongi nama-nama para pejabat yang dimaksud.
“Benar, bapak sepertinya lagi menggodok nama pejabat yang akan dimutasi,” ungkap orang dekat Bupati Inhil, yang meminta agar namanya tidak disebutkan, kemarin.
Hampir setiap hari para pejabat yang merasa posisinya tidak aman datang untuk menemui Bupati. Baik datang ingin melaporkan tentang kegiatan, maupun yang hanya setor wajah pamer muka. Akan tetapi, menurut orang dekat Bupati itu, upaya tersebut sepertinya tidak ada arti lagi.
Karena penilaian tentang kinerja sudah dilakukan sejak beberapa bulan, bahkan beberapa tahun lalu. Artinya Bupati, sudah mengantongi nama-nama sejumlah pejabat yang mendapat raport merah. Isu mutasi juga tidak hanya bagi pejabat Eselon 2, tapi juga untuk eselon 3 dan 4.
“Apapun yang dilakukan pak Bupati nanti, termasuk melakukan perombakan total, itu semata-mata hanya karena beliau ingin adanya kinerja yang baik. Terlebih untuk kemajuan masyarakat dan daerah,” tukasnya.
Sebelumnya, Sekda Inhil H Said Syarifuddin, juga tidak menerangkan kapan dan siapa orang yang akan diganti. Sebagai Ketua Baperjakat, dia mengaku keputusan mutasi tetap disampaikan kepada Bupati yang merupakan Kepala daerah.
“Kita rasa wajarlah kalau ada mutasi dalam setiap organisai. Itulah evaluasi untuk perbaikan kinerja. Disamping bertujuan penyegaran, agar para pejabat bisa lebih berprestasi,” kata Sekda.
Di kalangan umum, isu mutasi disambut positif beberapa masyarakat. Masyarakat menginginkan di bawah kepemimpin HM Wardan saat ini jauh lebih maju dari pada sebelumnya. Artinya, masyarakat sangat mendukung hal tersebut.
“Pejabat-pejabat itu adalah pembantu Bupati. Jadi kalau Bupati merasa pejabat itu tidak bisa berkontribusi terhadap pembangunan wajar kalau beliau menggantinya. Kita sangat mendukung, ” kata salah seorang warga Tembilahan, Sal.
Sedangkan Bupati Inhil HM Wardan, saat dikonfirmasi mengenai santernya isu diatas, memastikan akan ada mutasi. Namun dia tidak menyebutkan kapan akan dilakukan. Semua, menurutnya akan sampai pada saat yang tepat.
“Tunggu saja saat yang mengejutkan itu,” jawab Bupati, dengan nada rendah. Apa yang dia lakukan nanti, semua diawali dengan niat yang baik. Niat ingin melanjutkan proses pembangunan Inhil hingga lima tahun kedepan.
Sebelumnya, Bupati yang dikenal agamis ini pernah menyampaikan beberapa kriteria pejabat yang dia butuhkan. Selain cerdas, mau bekerja keras loyalitas juga menjadi poin besar. Termasuk para pejabat muda yang enerjik dan penuh inovasi, itu adalah pejabat yang dicari Ketua DPD Partai Golkar Inhil itu.
Bupati Harus Adil Tempatkan Pejabat
Sementara itu, Bupati Inhil harus adil dalam menempatkan pejabat pada tempatnya. Jangan ada kesan tim sukses diberi posisi enak, sementara pejabat itu bertipe koruptor dan bekerja mencla mencle. Apalagi dalam penelusuran Putera Riau di lapangan, banyak pejabat di Inhil ini yang kerjanya kurang maksimal.
Selain itu, loyalitas dan integritas pejabat harus diakui publik. Jika tidak, Bupati akan menjadi sasaran tembak media keras dan LSM independen. Apalagi selama ini, masih banyak pejabat yang mau bermain anggaran demi keuntungan pribadi, golongan dan komuniti tertentu.
“Jangan guru jadi dokter, perawat jadi Lurah, bidan jadi kontraktor. Kan nyeleneh tu. Selama ini masih ada ditemukan pejabat publik yang tak sesuai pada keahliannya. Jika terjadi, Bupati akan jadi bulan-bulanan kedepan,” tegas Ali, seorang aktifis dari Inhil Selatan berkomentar.
Sebagai masyarakat juga harus berperan aktif, jika Bupati Inhil kedapatan menempatkan orang tidak pada tempatnya diharapkan segera memberitahukan hal ini. “Jangan hanya diam dan meradang di belakang, silahkan beri kritikan pada yang bersangkutan langsung,” ujar Ali yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Inhil ini. (beni/adv)
Post Views: 1,368