Jakarta, (puterariau.com)
Koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kedatangan mereka mempertanyakan masuknya 31 juta data baru ke dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU beberapa waktu lalu.
“Kami dikejutkan pernyataan Kemendagri dalam hal ini Dirjen kependudukan ada 31 juta belum masuk dalam DPT. Kami datang mengkonfirmasi terkait hal itu,” kata Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. “Nah, kami bertanya, apakah 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan KPU, Muzani mengatakan KPU tak bisa membuka data 31 juta DP4 yang diserahkan Kemendagri. “Dengan alasan kerahasiaan,” kata Muzani.
Dengan pernyataan pimpinan KPU RI tersebut, semakin menimbulkan adanya ketidaktransparan data pemilih yang dikeluarkan Pemerintah. “Kalau aparat resmi enggak bisa dibuka, ada apa ini ?” tanya Muzani.
Sementara itu Sekjen Partai Berkarya, Prio Budi Santoso mengaku kaget dengan munculnya 31 juta DP4 baru yang diserahkan Kemendagri dan tidak bisa diverifikasi oleh KPU. Menurutnya, 31 juta data baru yang diserahkan Kemendagri ini bukan data yang sedikit.
“Keanehan ini seperti petir di siang bolong, Kemendagri sodorkan 31 juta, ini misterius. Dengan jumlah itu kami bisa menjadi pemenang Pemilu,” ungkap Prio.
Lain sisi, Sekjen PKS Mustafa Kamal menegaskan data 31 juta yang tiba-tiba masuk ke KPU dari Kemendagri merupakan pelanggaran prinsip penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, apa yang dilakukan Kemendagri mencurigakan dan bisa mendatangkan krisis yang bisa berujung pada ketidakpastian dalam proses Pemilu. (aris/rls/vcid)