fbpx
Example 728x250
Kep. Meranti

Diduga Ada Praktik Perjalanan Dinas Fiktif dan Tanda Tangan Palsu di Dinas DKPTPP Meranti

854
×

Diduga Ada Praktik Perjalanan Dinas Fiktif dan Tanda Tangan Palsu di Dinas DKPTPP Meranti

Sebarkan artikel ini

Meranti, (puterariau.com)

Beredar isu ada dugaan praktik perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah fiktif, di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti, Kasus penyimpangan ini disebut-sebut sudah ditangani oleh penegak hukum diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk diketahui pada bulan januari sampai Desember tahun 2022 Pemkab Meranti berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar lebih di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti melalui bidang peternakan, untuk melaksanakan program strategis bupati Meranti H. M Adil. Yakni pengadaan Sapi, Kambing, Ayam Ras Petelor, Vaksinasi hewan dan belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah.

Namun beberapa pengadaan tersebut gagal seperti pengadaan sapi,kambing. anehnya meski gagal, dari besar anggaran tersebut bidang peternakan mencairkan sebesar 10%, lebih untuk belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka melaksanakan survey dan sosialisasi ke masyarakat di delapan kecamatan di Meranti dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

Seperti, Belanja perjalanan Dinas biasa dalam daerah dalam rangka CPCL, pendistribusian dan pelayanan kesehatan hewan di delapan kecamatan, yakni. Kecamatan Merbau,Pulau Merbau, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Tasik Putri Puyu, Tebing Tinggi Timur.

Kemudian, Belanja perjalanan Dinas biasa luar daerah dalam rangka rapat koordinasi ke Dinas Provinsi golongan IV. Belanja perjalanan Dinas biasa luar daerah dalam rangka survey ke lokasi sumber ternak di Jawa tengah Golongan IV, dan survey ke lokasi sumber ternak di Jawa tengah Golongan III.

Belanja perjalanan dinas biasa luar daerah dalam rangka survey ke lokasi sumber ternak di Lampung Golongan III, dan survey ke lokasi sumber ternak di Lampung Golongan IV.

Selanjutnya, Belanja perjalanan Dinas biasa luar daerah dalam rangka survey ke lokasi sumber ternak di NTB Golongan IV, dan survey ke lokasi sumber ternak di NTB Golongan III.

Belanja perjalanan dinas biasa luar daerah dalam rangka survey ke lokasi sumber ternak di Sumatera Barat Golongan IV, dan survey ke lokasi sumber ternak di Sumatera Barat Golongan III.

Namun kegiatan tersebut diduga tidak dilaksanakan, untuk mengelabui sebagai bahan laporan oleh oknum dinas diduga dengan membuat SPJ dan diduga memalsukan tanda tangan tim survey dan sosialisasi.

“Ya ada agenda perjalanan dinas ke Jawa Tengah dan ke beberapa daerah lainya, tapi di duga tidak dilaksanakan dan anggaranya sudah di cairkan dan perserta tim survey luar dan dalam daerah hanya beberapa yang di minta tanda tangan untuk perjalanan dinas sebagai laporan perjalanan dinas dan yang lainya diduga di palsukan,”kata salah seorang sumber yang tidak mau di sebutkan namanya.

Lanjut sumber,” Setiap perserta tim survey luar dan dalam daerah dari Rp 300 jt tim survey sebanyak lebih kurang 4 orang, perorang hanya di bayar sebesar Rp 5 juta. Untuk lebih jelasnya lagi bapak bisa konfirmasi ke pihak dinas siapa saja yang sudah di minta keterangan dan bagai mana tindak lanjut kasus tersebut, dan bisa konfirmasi ke pihak penegak hukum setempat,” tambah sumber.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti Ifwandi,Sp ketika dikonfirmasi media diruang kerjanya,Selasa 28/2/2023. Ia membantah dan mengatakan hal tersebut salah pengertian.

“Pada saat itu ada proses pengabungan bidang di dinas, keuangan di stop.tapi kita di dinas tetap akan melakukan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan persiapan persiapan, namun disisi keuangan tidak ada. Belum bisa dicairkan sampai bulan 7 baru bisa dicairkan sesuai dengan perjalanan-perjalan kita itu,” Katanya

“Ini lah teman-teman kita disini salah pengertian, kenapa seperti ini. Berjalan-berjalan tapi tidak dibayar, memang belum bisa dibayar karena uang saat itu yang tidak ada sampai lah dilaporkan kekejaksan dan sudah di panggil kekejaksan oleh Jenti dan sudah diklarifikasi semua,”kelahnya.

Disingung mengenai anggaran perjalan dinas luar dan dalam daerah,”Ia menjelaskan, kalau didalam DPA kita sebesar lebih kurang Rp 12 miliar tapi itu untuk seluruh kegiatan, untuk perjalan dinas tidak sebesar itu, dia masing-masing bidang ada ada perjalan dinas.Tidak ada namanya di Fiktif-fiktif dan tidak ada namanya di palsu-palsukan siapa yang mau memalsukan,” tutup nya.

Sementara itu, kepala bidang peternakan, Herman ketika di konfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp tidak menanggapi sehingga belum bisa diminta keterangan atas persolan tersebut.(Agus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *