Pekanbaru (PR) –+—Ada asap mesti ada api, begitulah kira-kira Kasus dugaan perjalan dinas “Fiktif” diSekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang dilakukan Dedi Damhudi yang menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) umum.
Memang SPPD merupakan makanan empuk bagi orang yang ingin mencari keuntungan, kita bisa lihat kasus SPPD fiktif di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah memakan korban Penjara.
Kembali ke Laptop, Kejadian dugaan SPPD fiktif di sekretariat DPRD Kota Pekanbaru bermula di hari Kamis 14 Maret 2019 pagi sekitar 07.30 WIB, dirinya tiba-tiba tengah memimpin senam pagi.
Padahal, selama 4 hari dari tanggal 12 Maret hingga 15 Maret 2019 Dedi Damhudi tengah melakukan perjalanan dinas mendampingi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru berkunjung DPRD Kab Bungo, Provinsi Jambi dan DPRD Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat.
Bahkan, Surat Perintah Tugas (SPT) dengan Nomor : 175-14/096/SPT/DPRD/2019, resmi ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru saat itu, Sigit Yuwono ST dalam melaksanakan kunker atau studi banding terkait tentang pengelolaan produk unggulan daerah.
Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Dedi Damhudi melalui WA mengatakan hal itu tidak benar. ” Tidak benar dan tidak ada SPPDnya, ” ujarnya.
Dedi juga meminta agar BPK RI memeriksa SPPD yang diduga fiktif tersebut. ” Minta la BPK tu untuk periksa nya, ” tegas Dedi.
Sementara itu, Anggota DPRD kota Pekanbaru dari Partai Gerindra, Ginda Burnama ST mengatakan sejak dua minggu setelah dilantik dirinya belum mendengar kasus ini. ” Saya belum dengar, tapi jangan sampai lah itu terjadi di rumah rakyat, Malu kita sama Rakyat, ” tegas calon Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru ini.
Menurut Ginda lagi, Kedepannya kita akan awasi Internal kita diSekretariat DPRD Kota Pekanbaru agar hal ini tidak terjadi. (Dil/rls)
Sumber referensi : bermadah.com, beritariau.com, koranmx.com, riaueditor.com dan lain2 nya di internet
