Jakarta, (PR)
Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek yang berunjuk rasa di depan kompleks gedung DPR, Senayan di Jakarta (23-24/9/2019) serta ribuan yang berasal dari sejumlah BEM mahasiswa se-Indonesia turun ke jalan berdemonstrasi menolak Undang Undang KPK dan pengesahan RUU KUHP. Aksi inipun dilanjut aksi pelajar dari STM se-Jabodetabek.
Menurut pengamat militer Wibisono SH MH pada Rabu malam (25/9/2019) bahwa aksi demo mahasiswa dan pelajar adalah tergolong ‘Bela Negara’. Karena gerakan moral mereka memperjuangkan aspirasi nasib rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil, terutama menolak Pasal-Pasal yang bermasalah di dalam UU KUHP dan UU KPK.
Lanjut Wibi, ia mengingatkan agar gerakan mahasiswa berhati-hati terhadap penunggang gelap yang memiliki agenda politik di luar konteks masalah ini.
Wibi menambahkan setidaknya terdapat empat unsur-elemen yang melakukan aksi turun ke jalan saat ini.
Pertama, gerakan mahasiswa dan pelajar yang memiliki agenda aksi yang orisinal fokus pada penggagalan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU agraria, RUU Pemasyarakatan, RUU dan RUU Pertanahan.
Kedua, pihak yang mendukung Presiden Jokowi saat Pilpres 2019, namun kemudian merasa kecewa dengan sikap Jokowi yang dianggap melemahkan KPK dan tunduk pada kepentingan oligarki, ini yang sering disebut orang orang sekitar Presiden yang diindikasi membuat settingan.
Ketiga penunggang gelap yang berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa yang mulai terkonsolidasi dengan baik, dengan menggeser isu ke arah sikap-sikap politik inkonstitusional dengan menggunakan tagar #turunkanJokowi dan menyuarakan untuk menggagalkan pelantikan Capres-Cawapres 2019 terpilih.
Ke-empat orang di sekitar Presiden yang akan habis masa jabatannya, dan masih ingin berambisi untuk tujuan politik 2024, posisinya terancam tidak terpakai di Kabinet Jokowi Jilid Dua.
“Dalam situasi ini, mahasiswa harus selalu waspada agar dapat secara cermat memisahkan diri dari kelompok ketiga dan keempat, yang notabene kepentingan penunggang gelap jelas tidak sesuai dengan agenda aksi yang orisinal,” kata Wibi.
Selanjutnya, dalam tinjauan ilmu pertahanan negara, fungsi BIN dan Intelijen Negara harus bekerja esktra, karena ia melihat akhir-akhir ini sering kecolongan. Contohnya peristiwa di Papua, posisi Polisi pun harus bekerjasama dengan aparat TNI, karena akhir-akhir ini kondisi aparat TNI lebih dipercaya keberadaannya oleh mereka.
Menurut Wibi, kekuatan elemen masyarakat sipil harus semakin solid dan tidak mudah terfragmentasi. Selain itu dia mengingatkan masyarakat sipil menghindari rekayasa opini publik melalui media sosial dan konvensional yang menjadi pelayan bagi kekuasaan yang pongah dan tidak menghiraukan aspirasi masyarakat-publik.
“Saya menilai aksi demo kali ini adalah bentuk akumulasi dari persoalan persoalan rakyat ekonomi yang menghimpit dan ada kepentingan politik tentunya,” pungkas Wibi. (beni/pr)
