oleh

Habib Rizal Shahab Ingatkan Ponpes Harus Transparan

TEMBILAHAN, (PR)

Habib Rizal Shahab sebagai pendiri Ponpes Syekh Abdurrahman Siddiq 2 dan sekaligus pengawas di Yayasan Daarul Hudhari mengingatkan kepada semua pihak yang berkaitan dengan proses pendidikan di Ponpes agar menjalankannya seluruh administrasi sesuai dengan hak dan tanggung jawab sebuah lembaga yang berbadan hukum.

Mulai laporan keuangan yang wajib diketahui oleh pengurus yayasan termasuk juga kegiatan sosial seperti arahan pencari dana yang berbentuk proposal mesti diketahui pihak yayasan.

“Jadi semua harus transparan tidak ada dusta diantara semuanya serta berbagai rapat dan pertemuan evaluasi dalam berbagai program pondok, juga harus melibatkan yayasan,” ucapnya.

Lanjut Habib Rizal Shahab mengatakan dalam perjalanan kurun waktu dua tahun terakhir sejak 2017-2019 pengurus Ponpes Jilussalaamah secara total bergerak tanpa mengikutkan hak yayasan sebagai pelindung bahkan mengabaikan segala hasil rapat dalam tekhnis pelaksanaannya.

“Belum lagi perpecahan di kalangan dewan guru yang diabaikan tanpa merakitnya dalam sebuah islah dan tabayyun yang benar, mengklaim pihak pengurus sebagai aktor pemecah belah terus terjadi, hingga keharmonisan dewan guru terbelah,” sebutnya.

Semoga hal ini akan membawa kebaikan yang lebih sempurna dan kepada pihak luar yang merespons permasalahan ini hendaknya langsung konfirmasi kepada pihak yayasan dan jangan pernah menebar fitnah di kalangan umat agar jangan sampai masuk pada ranah hukum yakni pidana bagi yang melanggar UU ITE.

Selain itu Ketua Yayasan Daarul Hudhari membenarkan hal tersebut bahwa ada 9 item yang dilakukan pihak penyelenggara pendidikan di Ponpes Jiilussalaamah. Salah satunya adalah bertindak dan menyusun program tahunan dalam segala tekhnis tidak pernah melibatkan yayasan termasuk administrasi.

“Saya telah mengevaluasi ini dalam 12 bulan berjalan, pimpinan yang dipercaya justru melebarkan jurang perpecahan maka pada titik akhir hanya perubahan total lah yang pas utk dilakukan dengan tujuan perubahan untuk lebih baik,” sarannya.

Lanjut dirinya mengatakan selaku pendiri dan pengawas berhak untuk merevitalisasi dan sekaligus membenahi adm tanpa menghambat proses belajar mengajar. (ps/pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed