By: Rusdianto Samawa, Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR)
Beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan Cina telah berkordinasi dalam memberikan bantuan kepada Indonesia menyusul bencana alam di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Palu, Donggala, Sigi, Petobo, Lombok dan Sumbawa. Pemerintah Beijing memaknai kerjasama seperti itu sebagai model pengamanan regional.
Terutama dalam program kontraterorisme. Proyek-proyek kontra terorisme berasal dari kedua negara yakni China dan Amerika Serikat bekerja sama untuk promosikan demokratisasi, pertumbuhan ekonomi dan kontra-terorisme yang dibungkus oleh ideologi Pancasila dan menghakimi kelompok tertentu di Indonesia.
Sementara Presiden Susilo Yudhoyono tahun 2011, waktu itu telah dianggap mengambil langkah positif, sehingga China dan Amerika mendorong transparansi, akuntabilitas, dan reformasi militer.
Bisa dibayangkan, diplomatik Beijing harus bergabung dengan Washington untuk menekan Pemerintahan di berbagai negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Alasannya menuju Pemerintahan yang lebih baik dan akuntabilitas di militer, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Saking kebelet, Amerika dan China menekan pemerintahan Indonesia melalui regulasi kerjasama antara Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan Xi Jinping saat itu dalam hal transparansi internal TNI sehingga bisa memperkuat dan mendorong transparansi, baik urusan Pemerintah dan publik pada umumnya.
Termasuk kepentingan menarik investasi asing yang sangat dibutuhkan. Tambah lagi agenda Amerika dan China meliberalisasi melalui amandemen Undang-Undang Tenaga Kerja, investasi, dan penegakan hukum maupun kontraterorisme. Apalagi, dalam berbagai agenda jarang melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Istilahnya, TNI didiskualifikasi dari para pemberontak, hanya dianggap kelompok kriminal biasa.
Hal itu diungkap oleh Dg Hu (2007) Komando Khusus Stabilitas Asia Tenggara meliputi Indonesia dan Timor Leste berharap untuk tetap bekerja sama untuk meningkatkan stabilitas di kedua negara. Karena melihat trend kemiskinan meningkat dan melibatkan diri dalam proses demokrasi (perebutan) kekuasaan di antara negara-negara Asia Tenggara: Timor-Timor dan Indonesia.
Melihat kemiskinan sebagai tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Maka, Cina berinvestasi dalam berbagai bidang: pertanian, kelautan, perikanan, ekonomi, bursa dan investasi infrastruktur transportasi.
Dalam buku seorang penulis: Dominique de Rambures berjudul: “The China Development Model: Between the State and the Market” terbit tahun 2015, Published by: Palgrave Macmillan in the UK, dikatakan bahwa pembangunan terganggu dengan dalih perang melawan terorisme. Seruan itu sudah 100 tahun dilakukan oleh China dan Amerika.
Pada September 1901, seorang Anarkis membunuh Presiden AS William McKinley. Dalam The United States, International Policing and the War against Anarchist Terrorism, 1900–1914, Richard Bach Jensen mencatat setelah Theodore Roosevelt dipilih menggantikan McKinley, dia langsung menyerukan pemberantasan terhadap para anarkis (terorisme) dimanapun mereka berada dengan mengajak banyak negara di dunia.
Dalih anarki adalah kejahatan terhadap seluruh umat manusia. “Dan seluruh umat manusia harus bersatu padu melawan kaum anarkis,” ucap Roosevelt di dalam pesan pertamanya kepada Kongres AS, Desember 1901. Teroris yang mulanya diidentikkan dengan kaum anarkis di Amerika Serikat, 100 tahun kemudian identikan dengan Islam.
Direktur The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Ryantori menegaskan bahwa sebenarnya tidak sembarangan untuk mengidentifikasikan kelompok-kelompok yang disebut teroris. Namun, negara-negara di dunia mengepung Islam dan mencuci otak generasi Islam agar menjadi anarki dalam pengertian mereka terorisme.
Itulah, proyek sesungguhnya untuk kanalisasi terhadap Islam, Indonesia dan bangsa ini, yang mereka anggap sebentar lagi akan bubar. (pr)