PEKANBARU, PR – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI dorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau lakukan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Diharapkan, SAKIP Pemprov Riau yang saat ini masih dibawah 70 atau peringkat B kedepan bisa naik satu digit. Langkah kongkrit perbaikan pun harus dilakukan untuk mendapatkan nilai lebih baik.
Demikian dikatakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kemenko Polhukam RI, Nizhamul, usai pertemuan kegiatan Studi Banding (Stuban) pembahasan manajemen kinerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, bersama Pemprov Riau di Hotel Novotel Jalan Riau, Pekanbaru, Kamis (8/10/20).
“SAKIP Pemprov Riau itu dibawah 70 atau peringkat B. Ini memang masih rendah. Karena itu, kita perlu mendorong lebih baik lagi,” kata Nizamul.
Menurutnya, pada pertemuan yang dihadiri Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional Marsda Achmad Sajili, Inspektur Kemenko Polhukam Brigjen Tedi Rustend, Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga Laksma Sidiq Mustofa itu, memberikan masukan langkah perbaikan SAKIP.
“Memang berat perbaikan SAKIP itu, harus ada langkah kongkrit. Nara sumber dari Kemenko Polhukam yang hadir memberikan masukan-masukan, bagaimana perbaikan dilakukan,” ungkap Nizamul putra tempatan yang pernah menjabat Kasatpol PP Pemprov Riau ini.
Dijelaskan, Kememko Polhukam tempat dirinya mengabdi sekarang memperoleh nilai SAKIP lebih baik. Namun justru tujuan dari kegiatan Stuban itu sebagai tanggung jawabnya sebagai putra daerah memberikan masukan positif kepada Pemprov Riau.
Komenko Polhukam juga tetap merasa perlu belajar dari kekurangan, dengan tujuan perbaikan pula. Karena itu, transaksi ilmu, dalam pandangan SAKIP antara Kemenko Polhukam dan Pemprov Riau saling memberikan masukan.
“Kita studi banding kan tak harus yang ke lebih baik, meskipun nilai SAKIP kita lebih bagus dari Pemprov Riau. Namun karena kita ada ikatan emosional dengan Pemprov Riau, dan saya juga terpanggil bagaimana nilai SAKIP Pemprov Riau ini bisa lebih baik kedepannya,” ungkap mantan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN, Kolonel Gusnadi menambahkan, dalam diskusi itu pihaknya juga telah membahas persoalan-persoalan yang dihadapi Pemprov Riau. Misalnya seperti teori-teoti dalam pemahaman manajemen kinerja.
“Memang kelemahan kita secara umum di Indonesia, banyak menggunakan istilah-istilah teori manajemen dari luar. Namun aplikasinya kita sering tidak mengadaptasi dengan kondisinya. Padahal di luar itu dalam mengukur kinerja organisasi menyesuaikan dengan kultur mereka. Itu yang kita adopsi, tentu itu beda dengan kultur mereka,” terangnya.
Persoalan lain yang menjadi kendala, menurut Gusnadi, pemerintah sering terpaku terhadap teks-teks. Padahal dalam teks itu ada konteks.
“Makanya yang perlu dilihat itu konteks, sehingga kita paham secara dasar. Saya kira nilai SAKIP di Pemprov Riau masih baik, hanya saja perlu ditingkatkan. Karena rendah itu belum tentu tidak bagus. Sebab alat ukur yang dipakai tidak diadaptasi dengan baik, sehingga dalam pengisian terjadi miss persepsi, makanya hasilnya salah,” ujar ujarnya.
Untuk diketahui studi banding itu merujuk Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan menindaklanjuti pasca penilaian reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam.
Hadir juga sejumlah sebagai narasumber dari Kemenko Polhukam lainnya Sekretaris Deputi Bidkor Politik Luar Negeri Marsma Amrizal Mansur, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Brigjen Pol Erwin Chahara Rusmana.
Kemudian Kepala Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN Kolonel Gusnadi, Kepala Bagian Perencanaan Irma Puspita SE SIP MSi, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran I, Ayu Okta Rezareski SE ME, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran II Dadi SH, serta pejabat Kemenko Polhukam lainnya. Sedangkan dari Pemprov Riau hadir Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Karo Ortal Setdaprov Riau Kemal.****
