Kualatungkal, (Puterariau.com)
Masyarakat Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) Provinsi Jambi berkumpul dan mendatangi Gedung DPRD Tanjab Barat dan Kantor Bupati Tanjabbarat pada Senin pagi (10/2).
Mereka melakukan aksi demonstrasi yang menuntut agar ribuan hektar tanah milik rakyat dikembalikan oleh PT. Wira Karya Sakti (WKS) dan PT. Tri Mitra Lestari.
Kordinator aksi, Jon Akbar yang mewakili massa mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap sikap DPRD Tanjabbar yang tidak bisa menyelesaikan masalah tanah rakyat (Adat) antara masyarakat yang dirugikan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Barat. “Tanah ini untuk petani, bukan untuk korporasi,” ujar Jon tegas.
Dijelaskannya, ada 5 poin yang menjadi tuntutan massa pada aksi tersebut diantaranya, meminta mengembalikan areal seluas 1913 Ha milik tanah rakyat (adat) Kelurahan Teluk Nilau berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang batas penetapan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Selain itu, adanya normalisasi sungai alam yang telah direkayasa oleh PT WKS. “Untuk segera mengaudit pajak lahan yang selama 18 tahun di kuasi PT WKS da PT TML. Kemudian agar melaksanakan UUPA No. 5/1960 sebagaimana tanah adalah sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan petani serta meminta untuk menghentikan kriminalasi terhadap aktivis dan petani,” beber Korlap aksi.
Pantauan Putera Riau di lapangan, kurang lebih satu jam melakukan aksi, pengunjuk rasa disambut oleh anggota Komisi II DPRD Tanjabbar, yakni Sufrayogi Sayful, Nurkholis, dan Shobari.
Akhirnya pendemo sepakat untuk mengutuskan beberapa orang perwakilan melakukan mediasi dengan anggota DPRD Tanjabbar. Kemudian setelah mediasi dengan beberapa anggota dewan Tanjabbar, massa pun ingin merasa puas lagi mencurahkan keluhannya terhadap permasalahan lahan dan melanjutkan berorasi ke kantor Bupati Tanjabbar agar dapat bisa terselesaikan. (yudhi)