oleh

Langgar Aturan KASN, Publik Tunggu Taring BPK RI Periksa Pejabat Pemko Pekanbaru

Citra-Shipyard-Ship-Building-and-Repair

Pekanbaru, (PR)

Gelombang tsunami terkait pemeriksaan BPK RI tentang mutasi pejabat di Prabumulih Palembang telah sampai di Kota Pekanbaru. Sebab kasus tersebut sama persis, malahan lebih parah terjadi di Kota Madani ini.

Pemanggilan berdasarkan surat BPK RI dengan Nomor 36/terinci-Kota Prabumulih/03/2019 yang mana surat itu perihal pemberitahuan pemanggilan PNS di lingkungan Pemkot menyangkut mutasi Pj Wako Prabumulih pada Mei 2018 lalu terkait tunjangan jabatan (tunjab) diterima karena dinilai dan merugikan negara.

Berdasarkan surat KASN nomor R-12/KASN/4/2018 tanggal 30 April 2018 tentang rekomendasi atas pelanggaran merit sistem di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, surat yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru selaku pejabat Pembina Kepegawaian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa KASN memiliki kewenangan mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan menangani pelanggaran dalam penerapan asas, nilai dasar, norma dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN.

Atas kewenangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No 5 tahun 2014, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, dan atau Presiden tentang penerapan sistem merit dan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, KASN menemukan adanya pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dalam rotasi PTP dan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 2014 ini, rekom KASN bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Atas hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN dapat merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang atas pelanggaran prinsip sistem merit dan ketentuan Perundang-undangan.

Sanksi yang diberikan berupa peringatan, teguran, perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan atau pengembalian pembayaran, serta hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang dan sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam surat rekomendasi KASN tersebut mengatakan agar segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada KASN paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikirimnya rekomendasi KASN ini.

Menurut Komisioner KASN, I Made Suwandi MSoc.Sc ketika ditanya atas rekomendasi yang disampaikan KASN ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 2014, bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang.

KASN juga dapat merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian tersebut yang melanggar sistem merit ini.

Apakah langkah ini sudah diambil karena Pemko Pekanbaru dengan sadar dan sengaja tidak mengindahkan teguran ini, tentu menjadi perhatian. Muncul asumsi apakah KASN tidak berlaku di Pemko Pekanbaru yang mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari kasus ini.

“Ok saya akan pelajari ‘case’ Pekanbaru, Thanks,” ujar Made.

Kemudian, menurut Askom Komisioner KASN, Nurhasni mengarahkan untuk menghubungi pak Abu. ” Silahkan hubungi pak Abu, karena pak Abu yang tangani, pak Abu adalah Askom Pokja mediasi dan perlindungan,” arah Nurhasni.

Sementara itu, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi saat ditanya seputar rekomendasi KASN dan pemeriksaan BPK RI di Prabumulih yang kejadiannya mirip dengan Pekanbaru menjawab singkat. “Ini sudah sampai mana sekarang,” ujar Wawako tentang kasus Prabumulih singkat.

Seputar kasus mutasi pejabat Pemko Pekanbaru yang salah aturan dan melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 2014 ini telah disampaikan ke BPK RI wilayah Riau. Publik masih menunggu gebrakan BPK RI Riau untuk menindaklanjuti kasus tersebut karena sudah terbukti adanya kerugian negara atas tunjangan pegawai yang cacat hukum. Kita tunggu saja… (pr/rl)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed