JAKARTA, (puterariau.com)
Kabar gembira datang untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Senin (22/9/2025), pemerintah pusat menetapkan Meranti sebagai salah satu daerah penerima alokasi pembangunan Sentra Hilirisasi Kelapa.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar yang hadir langsung pada kegiatan bersama perwakilan dari 29 provinsi dan 259 kabupaten/kota se-Indonesia, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat untuk daerahnya.
“Meranti akan dialokasikan satu unit Sentra Hilirisasi Kelapa. Lokasinya direncanakan di Kecamatan Rangsang, sesuai komoditas unggulan daerah serta rencana pengembangan kawasan industri kelapa dalam RPJMD Provinsi Riau dan RPIK Kabupaten Kepulauan Meranti 2019,” jelas Bupati Asmar, didampingi Kepala Dinas Pertanian Kepulauan Meranti, Ifwandi.
Tak hanya itu, Meranti juga mendapatkan program peremajaan dan pengembangan kelapa seluas 3.000 hektare, yang akan digarap secara bertahap: 2.229 hektare pada tahun 2026 dan 771 hektare pada 2027.
Bupati Asmar menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementan, yang telah memberi perhatian serius terhadap pengembangan komoditas kelapa di Meranti.
“Atas nama masyarakat Meranti, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertanian. Program ini sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan petani kelapa di daerah kami,” ujarnya.
Bupati Asmar juga menginstruksikan kepada seluruh satker terkait di daerah, terutama Dinas Pertanian, agar segera menyiapkan segala kebutuhan.
“Baik teknis, administratif, dan koordinasi di lapangan supaya program ini bisa berjalan lancar,” tegas Asmar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam arahannya menegaskan, hilirisasi perkebunan merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
“Program ini bisa menciptakan jutaan lapangan kerja dengan anggaran Rp371 triliun, melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp189 triliun juga siap mendukung pembiayaan,” ujar Mentan Amran.
Untuk tahun 2025, Kementan memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Rp9,9 triliun yang dialokasikan bagi penyediaan benih dan bibit gratis untuk 800 ribu hektare perkebunan di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru.
Amran menegaskan, hilirisasi merupakan arahan langsung Presiden dan akan dipercepat dengan sinergi lintas kementerian serta dukungan pemerintah daerah.
“Insya Allah dalam tiga tahun target Bapak Presiden bisa kita akselerasi. Hilirisasi ini bukan hanya soal produksi, tapi juga menjaga stabilitas pangan nasional dan mendorong ekspor produk perkebunan ke pasar global,” tutupnya.***
