Jakarta, (puterariau.com)
Praktek demokrasi liberal yang diserahkan kepada suara terbanyak atau proporsional terbuka yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi hasilnya terbukti banyak memproduksi banjir hoax, kebohongan tanpa fakta, hanya demi untuk agar bisa dapat memenangkan Pemilu.
Demokrasi liberal yang merupakan anak dari demokrasi pemodal juga tergantung amat sangat pada uang. Ia melahirkan pendekatan investasi politik atau hukum ekonomi yang harus dikembalikan dengan membandingkan antara pengeluaran dan gaji yang akan diterima oleh anggota DPR terpilih atau Kepala daerah yang terpilih yang apabila salah jalan akan melahirkan praktek korupsi berjamaah.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan dalam diskusi : Makna Pahlawan yang digelar oleh MPR RI di Jakarta Selasa (13/11/ 2018) bersama dengan pembicara lainnya wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS dan pakar politk Siti Zuhro.
Sangat berbeda katanya, dengan cara pandang Pancasila yang intinya musawarah mufakat, yang tidak menyerahkan semuanya secara liberal kepada satu suara, satu kepala. Yang justru sekarang diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi sampai kita sekarang menjadi liberal dari negara barat.
Pada awalnya, hanya PDIP dan PKS yang dalam pembahasan RUU Pemilu yang mengajukan sistim proporsional tertutup. “Tetapi kami kalah suara oleh 8 partai lain, pada saat Undang Undang Pemilu disahkan bersama dengan pemerintah,” ungkap Basarah.
Padahal dengan sistim proporsional tertutup, ada jaminan bahwa karena peserta Pemilu adalah partai politik. Maka partai politik akan mencalonkan kader terbaiknya. Atau sebaliknya jika kadernya yang melakukan korupsi setelah terpilih menjadi Kepala daerah atau anggota DPR.
Rakyat nantinya akan bisa menyalahkan Parpol yang bersangkutan atau dihukum oleh rakyat saat Pemilu yang akan datang, imbuhnya,
“Semua bangsa yang besar di dunia ini adalah bangsa yang menjalankan filosofi bangsanya sendiri. Pancasila adalah filosofi bangsa Indonesia yang sudah menjadi nilai nilai dan pandangan hidup dalam kehidupan sehari hari yang seharusnya dan dijalankan dalam berbangsa, bernegara serta berdemokrasi,” tandas Ahmad Basarah yang juga Ketua Persatuan Alumni GMNI.
Pada tempat yang sama, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur wahid yang duduk di sebelah Ahmad Basarah mengamini pendapat Ahmad Basarah. Hanya cuma Hidayat menjelaskan ulang kembali bahwa yang menjalankan sosialiasi 4 pilar. “Dalam hal ini Pancasila adalah Ketua MPR periode 2004-2009 yang semua orang tahu orangnya itu siapa (Hidayat Nur Wahid-red),” kata HNW dengan cara diplomatis.
“Belum lama kami menemukan pemasangan spanduk di Depok yang isi tulisannya PKS dikafirkan oleh HTI. Dengan alasan karena PKS adalah Partai politik. PKS memilih mendukung demokrasi, PKS ikut pemilu. PKS sama dengan kafir,” jelasnya.
Dalam hal ini sikap PKS tegas, karena HTI sudah dicabut izinnya oleh Pemerintah, PKS sudah barang tentu akan patuh pada putusan hukum, paparnya.
“Dan apabila sampai hari ini masih ada saja yang masih mempertanyakan sikap PKS atas HTI. Yang bertanya saja yang ketinggalan informasi. Sebab, PKS telah melaporkannya kepada Polisi. tapi pelakunya tak kunjung ditangkap oleh aparat,” kata Hidayat terheran-heran. (erwin kurai/beni/pr)
