PUTERARIAU.com | JAKARTA – Partai Masyumi yang sudah bubar di era pemerintahan Presiden RI Ir Soekarno, kembali mendeklarasikan diri pada hari Sabtu (7/11/2020). Deklarasi ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke – 75 sejak didirikan pada tahun 1945 silam. Hal ini menandakan diaktifkannya kembali Partai Politik Islam Indonesia tersebut.
Pembacaan dan penandatangan deklarasi Partai Masyumi itu dilakukan oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha – usaha Partai Islam Ideologis (BPU-PPII) KH Ahmad Cholil Ridwan. Acara tersebut digelar via telekonferensi di aulia Masjid Furqon, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat.
“Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang dinamakan Masyumi,” ujar Cholil membacakan deklarasi, Sabtu (7/11/2020).
Setelah penandatanganan secara simbolis, Ahmad Cholil memberikan pidato politik untuk pertama kalinya. Dalam pidato politiknya Cholil menyinggung soal kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Selain itu, ia juga membahas tentang ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
“75 tahun kita merdeka, ada organisasi NU yang anggotanya puluhan juta, ormas Muhammadiyah anggotanya jutaan, sampai – sampai kalau ada apa – apa, yang diundang hanya Muhammadiyah dan NU. Dulu yang diundang juga Dewan Dakwah. Ketahuan Dewan Dakwah bukan ormas. Tapi apa makna dua ormas besar ini, bila sedang berhadapan dengan masalah, Pak Ma’ruf Amin memberikan jasa yang sangat besar pada kemenangan Jokowi. Atas nama ormas NU, jika massa puluhan juta ormas NU mendukung Jokowi menjadikan Jokowi menang mengalahkan Prabowo, capres dari ulama dan umat Islam,” kata Cholil.
KH Ahmad Cholil menegaskan dengan adanya Masyumi Reborn, berjanji akan berjihad demi terlaksananya ajaran dan hukum Islam di Indonesia melalui Masyumi.
“Semoga Allah meridhoi perjuangan Masyumi hingga meraih kemenangan di Indonesia,” jelasnya.
Setelahnya, Cholil menyinggung posisi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, biasanya kursi Menag selalu diberikan kepada perwakilan NU dan Mendikbud kepada perwakilan Muhammadiyah. Tetapi kali ini berbeda di era Jokowi.
“Tapi, setelah Jokowi jadi presiden, Menag, yang biasanya NU, Menteri Pendidikan yang biasanya jatah Muhammadiyah, tidak diberikan. Diberikanlah kepada Bapak mantan Jenderal Fachrul Razi dan Menteri Pendidikan yang memiliki perusahaan Gojek. Itulah kemampuan individu. Dalam situasi ini, wajib kita mendirikan partai Islam ideologis kaffah,” sebut Cholil
Deklarasi Partai Masyumi itu, diungkapkannya dilakukan seiring dengan telah terbentuknya kepanitiaan pendirian partai di 29 provinsi di Indonesia saat ini. Sedangkan lima daerah lainnya masih berupa mandat.
Berdasarkan keputusan BPU-PPI, sejumlah nama yang masuk sebagai calon Majelis Syuro Partai Masyumi atau daftar pengurusnya, secara keseluruhan dinilai memenuhi telah syarat dan kapabilitas untuk diberi amanah pada posisi tersebut. Nama-nama tersebut juga berdasarkan masukan para tokoh dan ulama di Indonesia.
Adapun nama calon Majelis Syuro Partai Masyumi atau daftar pengurus Partai Masyumi itu sebagai berikut:
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdulah Hehamahua, Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, dan Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir. Selanjutnya Ahmad Cholil Ridwan, Abdul Manan, Adnin Armas, Abbas Toha, Ahmad Yani, Alfian Tanjung, Amin Djamaluddin, Farid Ahmad Okbah, Fuad Amsyari, Gunarto Muchsin, Habib Muchsin Alatas, Jel Fathullah, Masri Sitanggang, Nur Chaniago, Ulil Amri Syafrie, dan Wan Abubakar. [***]
