Nias Utara, (PR Nias)
Kondisi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara cukup memprihatinkan saat ini. Pasalnya, hingga bulan Juni 2018 belum satupun Paripurna bisa terlaksana.
Informasi yang diperoleh, anggaran semakin habis akibat perjalanan dinas keluar daerah yang kuantitasnya sangat tinggi.
Padahal, di bulan Juni ini ada beberapa hal yang harus diparipurnakan seperti penetapan Perda hasil kerja Pansus dan laporan hasil reses lainnya yang belum terlaksana sama sekali.
Apalagi dari pantauan beberapa anggota DPRD Nias Utara tidak pernah ngantor, mereka asyik keluar daerah yang justeru menghabiskan anggaran yang ada.
“Minggu lalu ada beberapa kali rapat Bamus tentang penetapan agenda DPRD, tapi tidak terlaksana karena tidak memenuhi kuorum, kuorumnya Bamus 6-7 orang saja itupun susah hadir sehingga Bamus tersebut tidak jadi jadi sampai sekarang,” sebut Sekwan Nias Utara, Eferi Zalukhu Ketika di konfirmasi melalui telepon seluler 08535863xxxx.
Disebutkan bahwa beberapa pimpinan dan anggota Bamus DPRD Kabupaten Nias Utara jarang menghadiri undangan atau agenda rapat. Ketika Putera Riau mempertanyakan seputar tidak hadirnya anggota dewan, ia berjanji untuk memperlihatkan minggu depan. “Absennya tidak ada disini, minggu depan aja,” ujarnya.
Selain itu ditambahkan bahwa berita acara terkait mobil BB 3 Q dan BB 8 Q sudah ditandatangani untuk dikembalikan. Namun hingga bulan Juni ini mobil tersebut tetap dipakai dan uang transportasi juga tetap dicairkan.
Putera Riau mencoba menelusuri informasi seputar kehadiran anggota DPRD Nias Utara. Salah seorang staf yang tidak mau disebut namanya membeberkan bahwa beberapa anggota DPRD yang jarang menghadiri undangan atau agenda rapat tersebut seperti berinisial (FZ, IW, AYH, AL, DZ dan BL) yang sama sekali jarang hadir karena asyik dinas keluar daerah.
“Sehingga rapat bamus tentang penetapan agenda DPRD selalu tidak jadi jadi karena tidak memenuhi kuorum,” ujarnya.
Lebih lanjut menjelaskan bahwa akibat hal itu banyak kegiatan yang tak berjalan. “Ada sih alasan saya dengar dikarenakan belum cair tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Nias Utara. Selain itu di sekretariat Pemkab Nias Utara saat ini tidak ada yang berani melaksanakan karena tidak ada payung hukum yang jelas hingga detik ini,” ungkap staf di DPRD yang tak mau disebut namanya.
Melihat problema yang ada sudah sepatutnya tim audit dan penegak hukum menyelidiki keuangan yang ada di DPRD Nias Utara. (Ken Gea)
