Jakarta, (PR)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku sudah mengetahui pihak yang mendapat untung dari sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua dan Papua Barat sejak pekan lalu.
Dia merujuk dari laporan dari Badan Intelijen Negara dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat kemarin (30/8).
“Memang rusuh ini ada yang menunggangi, ngompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan,” ujar Wiranto saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam (30/8).
Menurut pengamat Militer Indonesia Wibisono, Pernyataan Wiranto semakin menimbulkan polemik di masyarakat. “Ini merupakan penggiringan opini, kurang tegas dan sejuk, kalo sudah tahu orangnya ya ditangkap saja”, kata Wibi.
Mantan Panglima ABRI itu lalu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga tidak ingin ada tindakan represif dari aparat dalam menangani Papua dan Papua Barat. Jokowi, kata Wiranto, justru ingin tindakan persuasif atau lunak. Jokowi mengatakan itu dalam rapat terbatas bersama Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan beberapa pejabat negara lainnya.
Peristiwa unjuk rasa di Manokwari, Sorong, Fakfak, hingga Jayapura diwarnai insiden kerusuhan. Massa merusak fasilitas publik hingga kendaraan bermotor.
Terbaru, unjuk rasa di Deiyai pada Rabu kemarin (28/8) mengakibatkan seorang anggota TNI AD dan dua warga sipil meninggal dunia.
Aksi unjuk rasa dari masyarakat Papua juga terjadi di sejumlah Provinsi di Indonesia. Kemarin puluhan pemuda Papua menggelar demo di depan Mabes TNI AD dan Istana Merdeka. Mereka bahkan sempat mengibarkan Bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka.
*Media Asing soroti kekacauan di Papua, Media Indonesia bungkam*
Papua membara, para pengunjuk rasa di wilayah paling timur Indonesia di Papua dan papua barat membuat rusuh, mereka membakar bangunan kantor telkom,bea cukai dan fasilitas umum lainnya, mereka juga memaksa perusahaan listrik negara (PLN) untuk memutuskan listrik di beberapa bagian ibukota provinsi Jayapura, tapi media indonesia tidak ada yang menyiarkan peristiwa ini secara nasional, ga ada ‘Breaking News’ tentang keadaan Papua saat ini, malah media asing sedang menyoroti peristiwa ini, seperti Reuters, CNN,BBC dan lainnya.
Menurut Wibi, Pandangan media asing tentang kekacauan di Papua selama dua minggu ini sangat terbuka, apalagi telah terjadi kerusuhan dan sudah banyak korban jiwa dari rakyat sipil dan aparat keamanan, sebagian pengunjuk rasa juga menuntut pemungutan suara kemerdekaan (referendum),” ini jelas tidak bisa di anggap sepele,” ujar Wibi.
Saat inipun layanan internet di Papua masih diblokir oleh kementrian kominfo atas perintah Menkopulhukam. “Seharusnya gak perlu diblokir agar masyarakat Indonesia mengetahui keadaan disana. Dengan adanya pemblokiran ini justru dimanfaatkan oleh media asing untuk menggoreng-goreng kerusuhan ini ke dunia internasional, hati hati ” Proxy War” pihak ketiga yang ingin memanfaatkan Papua Merdeka,” ulas Wibi.
Situasi saat ini harus segera diatasi oleh aparat keamanan, karena tindakan pembakaran gedung gedung Pemerintah seperti Kantor Bea Cukai, Kantor Telkom dan lain-lain tidak boleh dibiarkan, harusnya Pasukan TNI-Polri segera turun,” kata Wibi.
Dari awal saya sudah memperkirakan tentang adanya “Perang Proxy” di Papua, gelagat ini sudah tercium dan dihembuskan saat kejadian di Surabaya. Saya rasa Pemerintah pusat Kebobolan.
“Pernyataan Wiranto yang sudah mengetahui pelaku provokasi atau penunggang gelap dalam kerusuhan di Papua ini harus dibuktikan dan diproses hukum, jangan hanya penggiringan opini,” pungkas Wibi. (beni/pr)
