Jakarta, (PR)
Kerusuhan beberapa wilayah di Papua Senin kemarin (19/8/2019) dinilai bukan terjadi akibat rasisme. Hal ini diungkapkan oleh pengamat militer nasional, Wibisono SH MH kepada Putera Riau.
“Saya menilai ada upaya pembelokan opini dan pemelintiran fakta bahwa massa Papua mengamuk dan bakar gedung DPRD Papua Barat di Manokwari karena ‘ucapan rasis’ umat Islam di medsos yang menghina orang Papua. Jadi umat Islam/ormas Islam yang mau dikambinghitamkan,” ujarnya pada Rabu (21/8/2019).
Menurut Wibi, akar masalah karena mahasiswa Papua di Surabaya mencabut bendera merah putih lalu membuangnya ke got (selokan) di hari HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2019. Karena itu umat Islam dan rakyat marah dan mengecam mahasiswa Papua, jadi bukan rasis. Hanya mengecam pelaku yang membuang bendera merah putih ke got (selokan).
Lalu pihak Kepolisian pun telah menangkap 43 mahasiswa Papua di Surabaya yang diduga terlibat dalam pelecehan simbol negara terhadap bendera kebangsaan RI itu.
Ia menjelaskan, rasisme merupakan tindakan penguatan stereotip terhadap kelompok tertentu yang terorganisir. Sedangkan apa yang dialami oleh sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya merupakan bentuk kesalahpahaman antar berbagai pihak.
Di samping itu masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.
Menurutnya, tidak mungkin ada pihak yang sengaja menyebarkan konten-konten terkait persekusi mahasiswa Papua di media sosial yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
“Masyarakat harus terus mengedukasi diri dan bersikap lebih bijaksana dalam menerima informasi serta belajar menahan diri untuk tidak bersikap reaksioner terhadap hal-hal yang dapat memecah persatuan bangsa,” kata Wibi.
*Perlu Penguatan TNI di Papua*
Pada peristiwa Kerusuhan kemarin di Papua, terlihat lemahnya aparat keamanan dalam menindak pelaku kerusuhan, keadaan di Papua saat ini semakin berbahaya bagi prajurit TNI karena kelompok separatis di Papua lebih menguasai medan, memiliki kemampuan tempur dan senjata.
Wibi menjelaskan bahwa menghadapi kelompok ini, TNI terkesan tidak berdaya, harus diperkuat agar tidak terlihat sangat lemah.
Dia menanggapi gugurnya prajurit TNI di Papua pada saat perayaan HUT RI ke-74. Dikatakannya, menyelesaikan masalah di Papua memang membutuhkan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Namun jika militer tidak diperkuat, Panglima TNI sangat lemah dan tidak menguasai permasalahan, tidak punya pengalaman, maka prajuritnya pun menjadi lemah di hadapan kelompok separatis di Papua.
Pada kesempatan lain, beberapa kerusuhan massa mulai merebak, dimulai insiden di Surabaya, Malang dan Manokwari wilayah Papua Senen (19/8) serta kondisi kerusuhan pembakaran dan membuang bendera merah putih menunjukkan pembangkangan sosial (Social Disobidient) kepada NKRI.
Kondisi sosial ini, lanjut Wibi, sejalan dengan kondisi psikologis KKB yang semakin berani melawan negara. KKB merasa lebih kuat dari TNI, mampu membantai para pekerja (bukan penduduk asli Papua) dan Prajurit TNI, di sisi lain TNI sendiri sangat lemah.
Akibatnya, Pemerintah dalam hal ini Presiden perlu segera mengambil keputusan dan tidak bisa melakukan pembiaran rakyat Indonesia dan Prajurit TNI terus menerus menjadi korban pembantaian separatis di Papua.
Pemerintah harus konsisten dengan slogan NKRI harga mati. “TNI yang kuat saja tidak cukup menjaga Indonesia apalagi jika TNI terlihat lemah. TNI perlu segera dipimpin Panglima TNI yang kuat. Pemilihan Panglima TNI memang hak pregroratif Presiden, yang utama memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki pengalaman penugasan yang luas, memahami masalah Papua,” jelas Wibi.
Saya berharap, masyarakat terus membangun solidaritas dan kesadaran tentang kebhinekaan yang menjadi ciri khas sekaligus unsur terkuat bangsa Indonesia. Pasalnya, masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia sama halnya dengan Provinsi lainnya yang perlu dijaga bersama.
“Masyarakat harus selalu membudayakan diri untuk menyadari bahwa keberagaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Alih-alih melihatnya sebagai bentuk perbedaan, kita harus menghargai segala bentuk perbedaan demi keutuhan dan persatuan bangsa,” pungkas Wibisono. (beni/pr)
