PEKANBARU, (PR)
Sebentar lagi, 9 Kabupaten/Kota di Riau akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak. Tentunya suhu politik akan memanas dan menggeliat. Apalagi tahun 2020 ini merupakan ajang penentuan untuk bertahta kedepan secara simultan.
Pada Jumat lalu, 4 September 2020, kondisi politik di Kabupaten Indragiri Hulu kian memanas dan mencekam. Pasalnya kantor Pemuda Pancasila (PP) Inhu disegel paksa oleh petugas Satpol PP Pemkab Inhu yang diduga atas perintah Bupati Inhu, Yopi Arianto.
Bermula dari insiden bentrok pasca Musda X Golkar Inhu beberapa pekan lalu. Ketika itu, Yopi Arianto kesal terhadap ormas Pemuda Pancasila Inhu yang kerap memprotes kebijakan dan mendemonya.
Pengamat Politik Universitas Riau, Tito Handoko ikut berkomentar terhadap panasnya tensi politik jelang Pilkada serentak di 9 Kabupaten dan Kota.
“Pilkada serentak 2020 sudah di depan mata harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Memang suhu politik semakin meningkat, akan tetapi tensi aktor politik tidak boleh ikut panas,” katanya.
“Elit-elit politik harus menunjukkan sikap negarawan sehingga publik tetap melihat politik sebagai langah mewujudkan kebaikan bersama bukan sebaliknya,” ungkapnya.
“Menyoal tindakan Bupati Inhu melakukan penyegelan terhadap kantor PP, patut dianggap sebagai tindakan dapat menyulut perselisihan. Terlebih Inhu juga sedang bersiap menghadapi masa-masa kampanye Pilkada 2020,” pungkas alumni Universitas Riau ini.
Tito berharap nantinya, Jargon Pilkada harus aman dan damai. Jangan sampai hanya menjadi tagline pemberitaan, akan tetapi harus benar-benar diterapkan terutama oleh para pemimpin publik.
Sekecil apapun tindakan pemimpin publik yang tidak benar dan dapat menyulut perselisihan akan dianggap sebagai biang kekacauan demokrasi terlebih seperti diketahui publik bahwa istri Bupati Inhu juga ngotot mencalonkan diri sebagai Bupati Inhu pada Pilkada serentak 2020. (pr/rls)