Publik Bengkalis Minta KPK Tegas Tetapkan Status Bupati Bengkalis Dan Uang Sitaan 1,9 Miliar

Serangkaian aksi penggeledahan KPK di beberapa tempat di Bengkalis tahun 2018 ini sepertinya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis Riau. Benarkah KPK sungguh-sungguh menjalankan tugas atau hanya sekedar pencitraan semata ?

Diskusi publik mengenai KPK tidak ada henti-hentinya. Kondisi ini tidak hanya berlangsung di kota Bengkalis saja bahkan meluas ke masyarakat Riau secara umum, bahkan mungkin juga di luar Provinsi Riau.

“Tiga kali KPK memijakkan kakinya di kota Bengkalis tapi tetap saja masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Masyarakat pun dibikin heran dan bertanya-tanya sebetulnya KPK ini jujur atau tidak dalam mengemban tugas yang diamanahkan negara,” ujar Kang Misri, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Bantan Bengkalis.

Ia juga memaparkan tempat-tempat yang menjadi aksi KPK di Kota Bengkalis beberapa waktu lalu. Dalam tiga tahap berawal dari penggeledahan di Kantor Bupati Bengkalis, sasarannya ruang kerja Bupati dan ruang Kabag umum.

Berikutnya datang yang kedua, KPK melakukan penggeledahan di kantor DPRD dan kantor PUPR Bengkalis dalam waktu yang bersamaan, seterusnya untuk yang ketiga kalinya di kediaman rumah dinas Bupati sendiri.

“Pada penggeledahan yang ketiga inilah KPK menemukan secara langsung uang tunai senilai Rp 1.9 miliar di rumah dinas Bupati yang kita ketahui juga Amril Mukminin selaku Bupati posisinya sedang berada di rumah ketika itu. Juga di pendopo rumah dinas tersebut sedang ada acara pembagian bonus atlet olahraga oleh KONI Bengkalis,” ungkap Misri.

Dalam hal ini, kata Misri, ia tidak mau bicara banyak. “Kita juga tidak mau menggurui KPK, karena KPK di mata masyarakat tentunya memiliki kemampuan lebih dalam penanganan kasus korupsi. Yang jelas menurutnya, semua alat bukti sudah di tangan penyidik, jadi jangan bermain tempo lagi, segeralah sudahi persoalan ini di meja hukum,” harapnya.

Disebutkan Misri, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkalis belakangan ini seperti sudah hilang rasa pada Bupati Amril Mukminin. Ibarat suami istri, sudah tak syur lagi melihat pasangannya, begitulah diibaratkan.

“Beliau dinilai tak punya kemampuan baik untuk jadi seorang pemimpin yang seharusnya bisa menjadi perekat bagi rakyatnya pun tidak juga, padahal ia yang kita kenal dulunya cukup santun tapi tidak dengan sekarang ini ketika telah menjadi Bupati,” katanya.

Disebutkan bahwa Amril Mukminin berubah total sejak menjadi Bupati. Ia terkesan menjadi pemimpin yang lupa diri, angkuh dan otoriter plus lagi, Amril juga tak bisa menerima kritikan dari rakyatnya.

Jika ia bijak, meskinya apapun itu seharusnya tetap dijadikan sebagai masukan yang bersifat membangun. Semua dianggapnya musuh, akibat dari sikapnya itulah, kata Misri, kini masyarakat langsung tak memberikan rasa hormat lagi terhadap Bupati itu lagi.

Misri juga mencontohkan hal yang seharusnya tidak pantas juga terjadi. Saat disaksikan dan dilakukan oleh ribuan orang pada waktu itu, secara spontan dan serentak, tepatnya pada hari Senin malam (16/7/2018 ) ketika melaksanakan acara dakwah Ustad Abdul Somad dalam rangka HUT Bengkalis.

“Sebelum Ustad Abdul Somad (UAS) menyampaikan tausyiahnya pada malam itu, terlebih dahulu Bupati Amril Mukminin menyampaikan sambutannya dan seketika itu juga kerumunan masyarakat yang hadir meneriakkan suara pertanda tidak simpatinya, dengan seruan huuuuuuu…!! secara serentak oleh ribuan masyarakat yang hadir, sebetulnya hal ini tidak akan terjadi, jika pemimpinnya disukai oleh rakyatnya,” ungkap Misri.

Walaupun masih bisa diartikan positif karena masyarakat mungkin sudah tidak sabar lagi menunggu ceramah Ustad Abdul Somad, akan tetapi jika masyarakat masih memiliki rasa segan dan hormat, tentunya peristiwa seruan itu tidak mungkin terjadi, karena mungkin masyarakat masih suka dengan Bupatinya, tapi kenyataan yang terjadi malah sebaliknya dan ini fakta pada malam itu.

“Nah kondisi ini menurut Misri mestinya juga dapat dijadikan atensi pertimbangan, tidak hanya KPK saja tapi juga pihak hukum lainnya untuk buka mata bahwa realitanya seorang Amril Mukminin itu sudah tidak adalagi positifnya di mata sebagian besar masyarakatnya. Negeri ini semakin terpuruk di bawah kepemimpinannya, pencitraannya juga semakin tercoreng dengan ulahnya sendiri,” katanya.

KPK mesti bertindak cepat. “KPK mau menunggu apalagi ? Referensi yang bisa dijadikan tolak ukur untuk pendukung di luar dari data subtansinya cukup jelas. Ayo sudahilah drama Rp 1.9 miliar itu secepatnya, kami seluruh elemen masyarakat sangat mendukung KPK melakukan ketegasan hukum agar kasus uang sitaan ini segera diselesaikan serta memiliki kekuatan hukum yang bersifat final,” pinta Misri. (pr/rls)