Jakarta, (PR)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan akan ke Amerika Serikat (AS). Padahal sebelumnya Prabowo sempat ditolak masuk ke Negara Paman Sam itu.
Menurut pengamat militer Wibisono, diperbolehkan masuk tidaknya seorang warga asing ke AS sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah AS. Meski orang itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Pemerintahan di suatu negara.
“Ini merupakan kedaulatan AS yang tidak dapat diganggu gugat, sekalipun ada gugatan ke Pemerintahan AS,” ujar Wibisono pada Putera Riau Rabu malam (6/11/2019).
Hal ini pernah terjadi pada Jenderal (purn) TNI Gatot Nurmantyo yang pernah ditolak masuk ke AS meski mendapat undangan resmi dari pihak AS. Padahal, Gatot Nurmantyo ketika itu adalah Panglima TNI. Pemerintah AS bisa saja yang sebelumnya melarang seseorang masuk ke AS, tapi pada saat yang berbeda memperbolehkan.
“Alasan sangat subyektif karena salah satunya Pemerintahan di AS berganti dari Partai Demokrat ke Partai Republik. Partai Demokrat sangat mengedepankan HAM namun tidak demikian dengan Partai Republik.
“Oleh karena itu bagi Menhan Prabowo bila hendak mengunjungi AS perlu dilakukan komunikasi antar Kementerian Luar Negeri kedua negara untuk memastikan tidak ada penolakan,” kata Wibi.
Lanjut Wibi, Menhan Prabowo Subianto disarankan berhati-hati disaat Menhan Prabowo masuk ke wilayah Amerika Serikat. Hal ini dinilai bahwa ia bisa diseret ke Pengadilan. Pemicunya, adanya gugatan perdata dari pihak-pihak yang dirugikan saat dia menjabat di militer.
“Bila hal tersebut terjadi, tidak ada pilihan lain untuk Menhan Prabowo agar segera meninggalkan AS,” imbuh Wibi.
Pasalnya, jika sampai terjadi penolakan, maka akan terjadi kegaduhan yang berpotensi mempengaruhi hubungan kedua negara.
Sebelumnya, bekas Panglima Kostrad (Maret-Mei 1998), Prabowo Subianto pernah ditolak masuk Amerika pada Maret 2014 ketika hendak menghadiri wisuda puteranya. Amerika memasukkannya dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya latar belakang pelanggaran HAM.
Di Timor Timur, Prabowo tercatat pernah menjadi Komandan salah satu grup yang bertugas pada 1978-1979.
Sementara sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Prabowo menjabatnya ketika di ujung kekuasasan Soeharto yang banyak dituding terlibat penculikan para aktivis. (beni/pr)
