JAKARTA | puterariau.com,
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan fondasi baru berupa nilai-nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu dilakukan dalam acara peluncuran Core Value dan Employer Branding ASN yang digelar Kemenpan-RB secara virtual pada Selasa (27/7/2021).
“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN ‘Berakhlak’ dan employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ujar Presiden Jokowi sampai memberikan sambutan, Selasa (27/7/2021).
Dalam sambutannya, Jokowi juga mengingatkan kepada ASN agar memiliki semangat dan orientasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mereka tidak boleh bergaya seperti pejabat zaman kolonial yang justru meminta dilayani masyarakat.
“Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi,” tegasnya.
Jokowi menegaskan, setiap ASN, di manapun bertugas harus memegang teguh nilai-nilai dasar yang mempunyai semoboyan yang sama.
“ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama,” jelasnya.
ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. “Bahkan pegawai BUMN dan pegawai pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama,” ucap Jokowi.
Jokowi berharap agar setiap ASN mempunyai jiwa untuk melayani dan membantu masyarakat. Karena itu ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara.
Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah dunia yang penuh disrupsi teknologi.
“Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Sebab, banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu Kementerian atau lembaga maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu,” ujarnya.[***]