JAKARTA, (puterariau.com)
Suasana audiensi antara Pemprov Riau dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta (17/10) berlangsung tegang. Gubernur Riau Abdul Wahid meluapkan kekecewaannya setelah hak daerah berupa Participating Interest (PI) 10% anjlok dari Rp 300 Miliar per tahun menjadi hanya $1 per bulan.
“Ada indikasi tata kelola yang salah,” semprot Gubernur Abdul Wahid di hadapan jajaran direksi PHR dan SKK Migas.
Gubernur bahkan membeberkan data Bank Indonesia yang menyebut migas kini menjadi “beban” ekonomi Riau. “Tanpa migas Riau tumbuh 5,6%, jika dengan migas turun jadi 4%-an,” paparnya.
Kekesalan Pemprov Riau diperparah dengan dugaan tidak adanya transparansi. BUMD Riau (RPR) mengaku kesulitan memverifikasi data biaya operasi PHR karena hanya diberi data ringkasan.
“Pihak RPR sudah menyurati PHR dua kali untuk melakukan site visit dan mendapatkan data operasi, namun hingga hari ini belum ada balasan,” ungkap seorang pejabat Pemprov Riau.
PHR berdalih anjloknya PI disebabkan habisnya insentif progressive split 10% dan melonjaknya biaya proyek CEOR.
SKK Migas Wilayah Sumbagut, C.W. Wicaksono, berharap pertemuan ini dapat menjadi titik temu kolaborasi. “Terutama terkait pembebasan lahan dan hal lain yg terkait dengan kegiatan 2026,” ujarnya.
Namun, Pemprov Riau menuntut solusi konkrit. Pertemuan lanjutan akan digelar 22 Oktober untuk membongkar data PI dan membahas revisi kontrak, sebagai tindak lanjut atas “semprotan” Gubernur Riau tersebut.***
