oleh

Satker Jalan Nasional Kementerian PUPR Diduga Lakukan Praktek Tipikor Pada Proyek Preservasi Rekonstruksi Di Inhil

Citra-Shipyard-Ship-Building-and-Repair

Pekanbaru, (PR)

Satker Jalan Nasional Wilayah II Kementerian PUPR, diduga kuat telah melakukan praktek tipikor pada proyek pekerjaan preservasi rekonstruksi di Kabupaten Inhil Riau.

Pernyataan tersebut langsung disampaikan oleh Larshen Yunus, selaku aktivis anti korupsi di bawah bendera organisasi Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (PP GAMARI).

Dalam pemaparannya, pada (11/1/2019) bertempat di Lobby Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru bahwa PP GAMARI menduga telah terjadinya penyimpangan proyek pekerjaan preservasi dan rekonstruksi di sepanjang jalan Sei Akar, Bagan Jaya Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

“Ini sudah jelas masuk ke ranah pidana khusus. PP GAMARI juga telah melayangkan surat beserta bukti-bukti terkait, namun sepertinya pihak Satker (Satuan Kerja) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau, tetap bungkam membisu,” ungkap Yunus, sapaan akrab Ketua PP GAMARI tersebut.

Informasi dari Media Center PP GAMARI di Kota Pekanbaru bahwa proyek pada tahun 2017 silam, telah mengucurkan dana sebesar Rp 23.105.377.575 (terbilang : Dula Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

“Iya benar, pada saat itu berkas pengaduan PP GAMARI, dengan nomor : 001/S-L/PP/GAMARI/F1/KE/XII/2018, telah diterima oleh Juni Prastowo selaku security dan penanggungjawab surat masuk kantor tersebut, namun sepertinya sampai hari ini, mereka belum ada itikad yang baik guna menjawab pertanyaan pada berkas maupun surat pengaduan itu,” tutur Yunus dengan nada kesal.

Disampaikan mahasiswa Pascasarjana Universitas Riau itu, bahwa proyek strategis nasional yang bermuara pada semangat pengawalan dan proyeksi program nawacita pemerintah pusat harus terlaksana dengan baik.

Kendati demikian, menurut Yunus, PPK atas nama Aidil maupun pimpinan satuan kerja (Satker) pelaksanaan jalan Nasional wilayah II Provinsi Riau di bawah naungan Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR harus taat asas, transparan, berpedoman pada Undang-Undang Komisi Informasi Publik serta berkenan untuk memberikan jawaban atas surat pengaduan yang dimaksud.

“Insha Allah, sampai hari ini kami masih tetap ikhtiar dan istiqomah. Bila ternyata surat kami itu benar-benar tidak direspon dengan baik, maka untuk selanjutnya, kasus maupun masalah ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, diantaranya Kepolisian Daerah Riau, dalam hal ini Penyidik Subdit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau maupun otoritas lainnya” tutup Yunus, mengakhiri pernyataan persnya. (fitri fj/pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed