Teluk Kuantan, (PR)
Adanya sejumlah proyek yang mengalami tunda bayar serta beberapa kegiatan yang tak tuntas dikerjakan tahun 2019 lalu, membuat Komisi III DPRD Kuansing mengambil sikap.
“Guna mendapatkan penjelasan lengkap, terpaksa kira gelar hearing dengan OPD terkait,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kuansing, Romi Alfisah Putra SE, Senin siang.
Ini merupakan tugas dan kewenangan selaku Komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, beber yang Romi didampingi sejumlah anggota Komisi III lain seperti H. Suprigianto, H Darmizar, H Sutoyo, Jonson Sihombing, Hisron bahkan hearing tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kuansing, Juprizal,SE MSi.
Kepada Pemerintah, Komisi III DPRD Kuansing meminta penjelasan terkait tunda bayar sejumlah proyek yang gagal bayar pada tahun 2019 lalu.
Terkait hal itu, Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP MSi menjelaskan, jika tunda bayar disebabkan keterlambatan administrasi pihak kontraktor. Kendati demikian, tunda bayar diharapkan bisa rampung tanpa menunggu APBD Perubahan. “Kini tengah digodok dan disiapkan regulasi dan dasar hukum pembayaran nya,” jelas Hendra.
Sementara terkait sejumlah proyek yang mangkrak dan tidak selesai di tahun 2019 lalu, Komisi III merekomendasikan agar OPD terksit melakukan pengawasan ekstra, seperti proyek RSUD Teluk Kuantan.
Akhirnya Komisi III DPRD Kuansing, berharap agar kedepan Pemkab Kuansing segera menggesa lelang proyek agar tidak terjadi lagi kegiatan yang tidak selesai tepat waktu, dan tidak ada lagi proyek yang tunda bayar.
Terlihat hadir dari unsur pemerintah Kadis PUPR, Kadis Perkim , Kepala BPKAD serta sejumlah Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah. (rdr)