Pekanbaru, (PR)
Polemik insentif RT dan RW kota Pekanbaru turut membuat semberawut keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sebab selama 4 bulan, RT dan RW Kota Pekanbaru belum menerima insentif sedikitpun.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri, pada Kamis (10/01/19) mengatakan bahwa banyak Ketua RT dan RW melapor kepada dirinya tentang hal ini. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Kota Pekanbaru segera menyelesaikan permasalahan ini.
“RT dan RW ini adalah ujung tombak Pemerintah Kota Pekanbaru, janganlah ini dikorbankan. Jangan ditahan-tahan. Pemko Pekanbaru khususnya Sekdako harus bijaksana. Segera bayarkan insentif RT dan RW ini,” ujarnya.
RT dan RW ini adalah bagian dari Pemerintah. Mereka bertungkus lumus di lapangan demi Pemerintah. “Kalau insentif mereka ditahan, bagaimana mereka bekerja. Semoga aspirasi ini didengar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kedepannya jangan mengorbankan RT dan RW ini lagi,” harapnya.
3837 RT dan RW minta kepastian
Sementara itu, Ketua Forum RTdan RW Kota Pekanbaru, Bambang Hermanto mengatakan bahwa sebanyak 3837 RT dan RW se-Kota Pekanbaru meminta kepastian yang jelas dari Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap insentif RT dan RW.
“Para ketua RT dan RW saat ini banyak yang laporkan bermacam-macam. Karena tidak semua RT dan RW mempunyai kemampuan finansial. Ada yang hutang di warung dan ada juga untuk membeli buku sekolah anak dari keluhan RT dan RW,” ujarnya.
Sudah 4 bulan RT dan RW belum mendapat insentif. Sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Pekanbaru, sebenarnya tidak sesuai apa yang didapat dengan apa yang di kerjakan.
“Oleh karena itu, yang kecil ini jangan juga di tahan demi terciptanya Pemerintah yang sesuai dengan yang kita cita-citakan. Kami berharap pemerintah kota secepatnya mencari solusi untuk insentif RT dan RW ini,” pintanya.
Dari penelusuran, nama Sekdako HM Noer kembali terseret terkait masalah belum dibayarkannya insentif RT dan RW se-Kota Pekanbaru ini. (pr/rls)
