Jakarta, (PR)
Masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau selalu terulang setiap tahunnya. Beberapa hari terakhir, kabut asap pekat kembali melanda Pekanbaru Riau.
“Ini sangat memprihatinkan, harusnya Pemerintah menetapkan bencana nasional terhadap Karhutla,” ujar pengamat publik, Yunus Razak pada Putera Riau di Jakarta, Senin (16/9/2019).
Menurutnya situasi ini sudah tidak biasa dianggap sepele, Presiden Jokowi harus tegas untuk menindak para pelaku kebakaran karena akibat kabut asap yang pekat di Riau, masyarakat yang menderita. Sebagaimana diketahui, bencana ini selalu hadir dari tahun ke tahun tanpa solusi yang serius dari Pemerintah.
Saat ini jarak pandang bahkan hanya berkisar 300 meter, udara dalam keadaan bahaya untuk dihirup manusia.
Sementara, pengamat pangan dan lingkungan hidup, Wibisono menyebutkan bahwa pencemaran udara di 8 wilayah Riau sudah berada di atas angka 300 atau level berbahaya bagi manusia. Angka ini didapatkan berdasarkan pengamatan peralatan pemantau cuaca yang telah dianalisis dalam angka ISPU.
Peristiwa tahunan kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan di Riau bukan terjadi kali ini saja, tapi berulang kali.
“Peristiwa ini selalu berulang setiap tahunnya. Kilas balik, pada 2015-2016, hutan di kawasan Riau pernah mengalami kebakaran yang cukup parah yang juga mengakibatkan terjadinya kabut asap sampai ke negara tetangga,” ujar Wibi.
Saat itu, kebakaran yang terjadi mengakibatkan 5.595 hektar lahan dan hutan terbakar. Dampaknya, perekonomian Riau lumpuh, sekolah diliburkan, bandara tutup, dan ribuan warga terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Munardo mengungkapkan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau semakin memburuk sehingga sangat mengganggu aktivitas warga.
Keadaan itu diungkapkan setelah Doni mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung karhutla di lokasi. Kualitas udara dengan kategori sedang hingga sangat tidak sehat terpantau di beberapa titik.
Yunus pun meminta Pemerintah daerah bertindak serius, tidak hanya bermain kata-kata dalam menangani bencana asap.
Sebelumnya, kita sering mendengar slogan ‘Riau Tanpa Asap’, nyatanya jauh panggang dari api.
“Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan Riau Tanpa Asap. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap,” ujar Yunus yang juga mantan Waketum PP Ansor ini.
Menurut catatan BNPB, luas karhutla di Riau mencapai 49.266 hektar. Di antaranya lahan gambut seluas 40.553 hektar dan mineral 8.713 hektar. Karhutla masih terus berlangsung dan mengakibatkan dampak yang luas.
Rekapitulasi data P3E Sumatera KLHK dan Dinas LHK Provinsi Riau mencatat indeks standar pencemar udara (ISPU) tertinggi di wilayah Pekanbaru 269, Dumai 170, Rokan Hilir 141, Siak 125, Bengkalis 121, dan Kampar 113.
Angka tersebut mengindikasikan kondisi kualitas udara tidak sehat atau penunjuk angka 101-199. kualitas udara di wilayah Riau pada kondisi sangat tidak sehat hingga berbahaya.
Data juga menunjukkan kualitas udara di Provinsi lain, seperti Jambi (123), Kepulauan Riau (89), Sumatera Selatan (51), Sumatera Barat (46) dan Aceh (14). Kualitas udara yang diukur dengan ISPU memiliki kategori baik (0-50), sedang (51-100), tidak sehat (101-199), sangat tidak sehat (200-299), dan berbahaya (lebih dari 300).
Lanjutnya, Karhutla adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung. Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang.
Di Kabupaten Indragiri Hilir, kabut asap makin pekat pada pekan ini. Hari ini saja, (Senin, 16/09) sejumlah wilayah diselimuti kabut asap yang mengakibatkan terganggunya sejumlah aktifitas masyarakat.
Dia menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pungkasnya.
Sementara itu, publik Riau pun sempat bergolak karena lambannya Pemerintah daerah bergerak. Ditambah dengan kepergian Gubernur Riau ke luar negeri saat rakyat terdampak kabut asap baru-baru ini.
Demikian pula sejumlah elemen masyarakat yang menyesalkan melesetnya janji Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang mengatakan tidak akan ada kebakaran hutan dan lahan.
Sebaliknya, pelaku pembakaran hutan dan lahan selama ini belum pernah tertangkap ‘big boss’-nya. Tentunya hal itu menjadi sorotan tajam masyarakat akan komitmen terhadap penegakan hukum dalam penanggulangan Karhutla. (beni/pr)
