PEKANBARU | puterariau.com,
Kegiatan sosialisasi membangun pemahaman dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang di taja oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapat dukungan dari Gubernur Riau.
Acara sosialisasi tersebut berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (24/6/2021).
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Riau H Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, anggota Komisioner KASN Prof Agustinus Fatem, dan Ketua Satgas Pencegahan Korupsi dari KPK Arif Nurcahyo, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.
Gubernur Riau, Syamsuar menuturkan bahwa sosialisasi ini untuk semua kepala daerah dan juga wakil kepala daerah, termasuk sekretaris daerahnya, serta badan kepegawaian daerah. acara sosialisasi ini juga bermanfaat untuk pengelolaan pemerintahan di daerah.
“Iya tugas kami mendukung pelaksanaan sosialisasi dari KASN yang dilakukan hari ini, bukan saja untuk kepala daerah yang baru dilantik. Tentunya dengan kehadiran Prof Agustinus Fatem anggota komisioner dari KASN sangat membantu baik bagi kepala daerah kabupaten kota dan juga kami sendiri,” kata Syamsuar, Kamis (24/6/2021).
Gubri berharap agar kepala daerah yang hadir maupun perwakilan dapat memahami peraturan Perundang-undangan ASN tersebut.
“Nanti kita harapkan semua kepala daerah memahami peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ASN,” harapnya.
Komisioner KASN dalam sambutannya Agustinus Fatem mengatakan ada empat indikator utama dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di sektor publik.
“Pertama, itu adalah kemudahan untuk melakukan usaha. Kedua, indeks daya saing global. Ketiga indeks persepsi korupsi. Keempat indeks keefektifan pemerintahan,” kata Agustinus.
Ia menjelaskan bahwa pengelola atau manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) itu merupakan bagian dari usaha atau upaya besar untuk mewujudkan atau meningkatkan indeks keefektifan pemerintahan.
“Kita akui bersama bahwa dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah banyak kemajuan yang di capai oleh negara kita. Yang ditunjukan oleh perkembangan dari keempat indeks ini,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan tantangan kedepannya dalam melakukan pengelolaan pemerintahan. Salah satunya, itu adalah indeks keefektifan penyelenggaraan pemerintahan kita. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilihat sebagai indikator yang perlu menjadi tantangan untuk dikembangkan kedepannya.
“pertama mutu layanan publik yang kita berikan kepada masyarakat. Kedua, itu adalah mutu SDM Aparatur. Lalu ada juga hal lain itu terkait dengan derajat kemandirian ASN sampai dengan mutu Aparatur Sipil Negara,” tutupnya.[***]
