Bappenas berencana menyiapkan 20 kota prioritas untuk pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit (BRT). Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dari 20 kota tersebut, 6 kota akan lebih diprioritaskan, yaitu Batam, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sunarko.
Dijelaskannya, Pekanbaru dapat menjadi kota yang sangat diprioritaskan karena komitmen Pemerintah Kota sangat kuat untuk majikan transportasi publik. Ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait pendanaan transportasi publik. Pekanbaru menetapkan kewajiban alokasi maksimal 5% dari APBD untuk subsidi angkutan umum massal.
Selain Pekanbaru, ada dia Kota lagi yang juga punya Perda serupa, yakni Semarang mewajibkan alokasi minimal 5% dari APBD untuk subsidi trayek tertentu, termasuk BRT dan kereta api. Kemudian Batam mengatur pendanaan minimal 10% dari total opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk sistem BRT dan peningkatan layanan tiap tahun.
“Aturan ini sejalan dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 yang mewajibkan minimal 10% penerimaan PKB dialokasikan untuk pengembangan sarana transportasi umum, ” kata Sunarko.
Saat ini 38 pemerintah daerah di 12 provinsi telah mengalokasikan sebagian APBD mereka untuk subsidi transportasi publik, termasuk 16 kota dan 10 kabupaten.
Dijelaskan Sunarko, dari tren pertumbuhan ekonomi Pekanbaru serta ditambah kajian dan fakta di lapangan, Kota Pekanbaru ternyata punya tekanan cukup kuat untuk transportasi massal ini. Maka pengembangan BRT ini harus mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk mendorong pengembangan BRT bersama semua pihak, agar semuanya terwujud,” ujarnya.
Sunarko menambahkan bahwa keberadaan BRT nantinya bukan sekedar prestise saja. Ia menyebut komitmen ini untuk mewujudkan transportasi massal yang jadi kebutuhan masyarakat.
Apalagi rata-rata pendapatan per kapita kebanyakan untuk biaya transportasi. Pemerintah kota pun berupaya menghadirkan wadah transportasi bagi orang banyak yang bersifat inklusif.
Seperti ketahui, Untuk mendorong pengembangan angkutan massal ini, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan telah menjalin kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia pada 2017 dan selesai akhir 2024.
Adapun kerja sama yang dijalin berupa kesepakatan implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesia (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project. (Adv)
