KUANTAN SINGINGI, PUTERARIAU.com – Ketuk Palu disyahkannya Omnibus Law atau Undang – Undang Cipta Kerja, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Senin (5/10) lalu. Ternyata berbuntut aksi unjuk rasa hampir seluruh tanah air, bahkan juga terhadap puluhan Mahasiswa Kuantan Singingi, yang berlansung di kantor DPRD Kuansing, Kamis (8/10/20).
Hasil pantauan di lapangan, puluhan Mahasiswa unjuk rasa ini berasal dari Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Aliansi Rakyat Bergerak dan Mahasiswa Kuantan Singingi.
Koordinator lapangan Angga mengatakan bahwa aksi yang dilakukan ini mendesak agar DPRD Kuantan Singingi untuk menolak Omnibus Law/UU Cipta Kerja. “Kami menuntut DPRD Kuantan Singingi agar menyurati Pemerintah Pusat guna membatalkan UU Cipta Kerja dan mengeluarkan PERPU Pembatalan Undang Undang Cipta Kerja,” Ujarnya.
Seiring berlangsungnya gerakkan unjuk rasa Mahasiswa ini, telah disiapkan pleton Dalmas Polres Kuantan Singingi yang akan mengamankan jalannya unjuk rasa ini agar berjalan dengan tertib, dan dipastikan tidak ada anggota Polri yang bertugas saat itu yang menggunakan senjata api dan pelaksanaan pengamanan serta para massa unjuk rasa wajib mematuhi protokol Kesehatan pandemi Covid-19 tegas Kapolres Kuantan Singingi.
Pengamanan Aksi unjuk rasa Mahasiswa ini dipimpin langsung bapak Kapolres Kuantan Singingi dengan menurunkan kekuatan personel Polri sebanyak 90 orang yang terjadi pengamanan terbuka dan tertutup serta penempatan personel lalu lintas guna pengaturan dan pengamanan route.
Sempat para Mahasiswa unjuk rasa meminta untuk masuk ke dalam ruang Paripurna DPRD, namun dari hasil koordinasi dengan anggota DPRD, dipenuhi dengan menjumpai langsung para Mahasiswa unjuk rasa di halaman depan kantor DPRD.
Sekira pukul 14.15 wib para pengunjuk rasa membubarkan diri dan memutuskan untuk kembali serta meninggalkan kantor DPRD dengan tertib. (rod)