JAKARTA, (puterariau.com)
Pemerintah Indonesia kembali mendapatkan pinjaman dana, setelah mengajukan utang sebesar US$ 500 juta atau setara dengan 7.244.750.000.000 triliun kepada Bank Dunia. Sejumlah pengamat berpendapat pandemi Covid-19 membuat ekonomi Indonesia mengalami resesi, dan diperkirakan masih berlangsung dalam waktu yang lama. Berdasarkan rilis Bank Dunia,pinjaman ini sudah mendapat persetujuan dari Dewan Direksi Eksekutif World Bank.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sumber dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Yakni diperuntukan untuk penambahan tempat isolasi pasien virus corona, pengadaan tempat tidur rumah sakit, penambahan tenaga medis, laboratorium pengujian, memperkuat komunikasi risiko publik serta peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi.
“Selain untuk mendukung vaksinasi gratis dari pemerintah yang akan menjangkau 181,5 juta orang yang berusia dewasa, utang ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih baik dan memperkuat sistem pengawasan melalui pengujian dan pelacakan kasus-kasus baru Covid-19, termasuk pengawasan genomik varian baru,” jelas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dilansir dari tribunnews, Senin (21/6/2021).
Selanjutnya pinjaman dari Bank Dunia juga akan dipakai pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperluas program vaksinasi Covid-19. Pada 10 Juli 2021, Bank Dunia juga sudah menyetujui utang baru Indonesia sebesar US$ 400 juta. Sehingga total utang baru yang ditarik Indonesia selama bulan Juni 2021, sudah mencapai sebesar US$ 900 juta atau setara dengan Rp13,04 triliun.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh kembali berada di zona positif atau 4,4 persen pada tahun 2021 setelah terkontraksi 2,07 persen yoy. Bahkan pertumbuhan kembali berlanjut pada tahun 2022 dengan menyentuh angka 5,0 persen. Kenaikan 0,2 persen ini meningkat dari prediksi Bank Dunia pada bulan Januari 2021 sebesar 4,8 persen.
Bank Dunia juga memberi catatan bahwa peningkatan angka pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan bagi sektor tertentu.
“Sektor jasa tidak bernilai tambah seperti perdagangan, tranportasi, dan di bidang jasa ramah tamah (hospitality) akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih,” ujar Bank Dunia dalam laporan yang dikutip dari Kontan.
Bank Dunia menyarankan kepada seluruh negara berkembang lainnya tetap waspada terhadap ketidakpastian yang membayangi dan melakukan perbaikan dalam penanganan pandemi yang diperkirakan meningkat dibeberapa wilayah, ditambah dengan munculnya varian baru. Pemulihan ekonomi nantinya tergantung kepada kapabilitas Indonesia dalam menjalankan komitmen vaksinasi.
Penggunaan Utang
Utang baru yang diberi Bank Dunia hanya dipergunakan untuk memperkuat sistem pencegahan dan mendukung pemberian layanan kesehatan secara keseluruhan, diantaranya peningkatan pemberian layanan kesehatan, pengawasan kualitas pengujian di laboratorium, meningkatkan komunikasi dan koordinasi tanggap darurat seperti pengiriman vaksin.
“Utang ini diharapkan akan membantu Indonesia memberikan vaksin yang aman dan efektif, juga bisa membuat distribusi vaksin merata sesuai prioritasnya yang adil. Selain itu, dapat memperkuat ketahanan sektor kesehatan negara dan meningkatkan kapasitas respon di luar pandemi,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Satu Kahkonen.
Resesi
Meskipun sistem permodalan lembaga keuangan di Indonesia kuat, namun kurangnya inklusi keuangan dapat membuat Indonesia lebih rentan mengalami resesi, khususnya sektor UMKM. Dengan adanya suntikan dana segar, pemerintah Indonesia diharapkan bisa memberikan dukungan lebih luas pada kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.
“Pandemi Corona membuat reformasi struktural sektor keuangan menjadi mendesak. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan mengingat penting peranannya dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dalam mengurangi kemiskinan terutama setelah fase pemulihan pandemi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. [***/pr]
Source : batam.tribunnews.com
