Jakarta, (PR)
Papua terus membara, dan hari ini para pengunjuk rasa di wilayah paling timur Indonesia di Papua dan papua barat membuat rusuh. Mereka membakar bangunan Kantor Telkom, Bea Cukai dan fasilitas umum lainnya. Mereka juga memaksa perusahaan listrik negara (PLN) untuk memutuskan listrik di beberapa bagian Ibukota Provinsi Jayapura.
Anehnya media indonesia tidak ada yang menyiarkan peristiwa ini secara nasional. “Tidak ada ‘Breaking News’ tentang keadaan Papua hari ini. Malah media asing sedang menyoroti peristiwa ini, seperti Reuters, CNN, BBC dan lainnya. Media asing itu telah memberitakan kekacauan di Papua dengan gencar,” ujar pengamat Militer Wibisono menanggapi pertanyaan Putera Riau di Jakarta (29/8/2019).
Menurut Wibi, pandangan media asing tentang kekacauan di Papua selama dua minggu ini sangat terbuka, apalagi telah terjadi kerusuhan dan sudah banyak korban jiwa dari rakyat sipil dan aparat keamanan. Sebagian pengunjuk rasa juga menuntut pemungutan suara kemerdekaan (referendum).
“Ini jelas tidak bisa dianggap sepele, mana Panglima TNI dan Kapolri ?” tandas Wibi yang dikenal pengusaha dan aktif menulis sebagai pengamat militer nasional.
Saat inipun layanan internet di Papua masih diblokir oleh Kementrian Kominfo atas perintah Menkopulhukam. “Seharusnya gak perlu diblokir agar masyarakat Indonesia mengetahui keadaan disana. Dengan adanya pemblokiran ini justru dimanfaatkan oleh media asing untuk menggoreng-goreng kerusuhan ini ke dunia internasional. Hati-hati ” Proxy War” pihak ketiga yang ingin memanfaatkan Papua Merdeka,” ulas Wibi.
Situasi saat ini harus segera diatasi oleh aparat keamanan, karena tindakan pembakaran gedung gedung Pemerintah seperti Kantor Bea Cukai, Kantor Telkom dan lain-lain tidak boleh dibiarkan. “Harusnya pasukan TNI segera turun,” kata Wibi.
Sementara itu, Kodam XVII/Cenderawasih menyiapkan pasukan sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) untuk membantu Polisi mengamankan situasi Jayapura. Massa berdemonstrasi terkait kasus rasisme.
“Kodam menyiagakan dua SSK untuk diperbantukan ke Polda,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto kepada Antara di Jayapura yang dikutip PR.
“Dari awal saya sudah memperkirakan tentang adanya “Perang Proxy” di Papua. Gelagat ini sudah tercium dan dihembuskan saat kejadian di Surabaya. Saya rasa Pemerintah pusat Kebobolan, dan jangan-jangan wacana pemindahan ibukota hanya pengalihan isu saja,” pungkas Wibisono. (beni/rls/pr)
