Jakarta, (PR)
Pasca ditetapkannya Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPK, Presiden Jokowi diminta segera mereshufle Menteri-Menteri yang bermasalah. “Jangan nunggu ditetapkan tersangka KPK baru dipecat atau mundur,” ujar pengamat publik dan pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Wibisono pada Putera Riau di Jakarta, Minggu (22/9/2019).
Menurutnya, di Indonesia harus bisa merubah stigma dan budaya malu bahwa pejabat mengundurkan diri setelah ditetapkan tersangka. Apalagi jabatan Menteri adalah jabatan politis, harusnya mereka sadar diri, begitu ada diduga ada indikasi korupsi harusnya dengan gentle nyatakan mundur.
Jokowi diminta untuk mengganti bawahannya yang bermasalah sebelum pembentukan Kabinet Kerja Jilid II.
“Bereskan Menteri bermasalah dengan mereshuffle, jangan digunakan di periode kedua. Jika Menteri-Menteri yang bermasalah tersebut digunakan lagi, berarti Presiden tidak siap membangun kabinet yang bersih dan profesional untuk kemajuan bangsa,” kata Wibi.
Terbaru, Menteri Jokowi yakni Menpora Imam Nahrawi tersandung kasus suap yang membuatnya jadi tersangka. Sebelumnya juga ada mantan Mensos, Idrus Marham terlibat kasus korupsi suap proyek PLTU Riau-1.
Di luar dua nama tersebut, belakangan sejumlah menteri juga kerap disebut dalam proses hukum kasus korupsi, seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang diduga menerima aliran dana Rp.70 juta rupiah dari dua terpidana suap jual beli jabatan di Kemenag.
Kemudian, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukitta juga serupa. Ia bahkan kerap mangkir dari panggilan KPK dalam kasus suap distribusi pupuk dan impor gula rafinasi yang menjerat politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso.
Belum lagi Menteri BUMN, Rini Soemarno yang disorot lantaran banyak anak buahnya di BUMN terjerat korupsi.
“Jangan lagi menggunakan jasa Menteri-Menteri yang bermasalah. Menteri yang korupsi jelas jadi beban Pemerintahan Jokowi. Jadi harus direshuffle dan jangan dipakI lagi,” tandas Wibi.
“Harusnya ketika para Menteri itu sudah disebut-sebut oleh KPK diindikasikan menerima suap atau korupsi, maka harus segera direshuffle, atau yang bersangkutan mengundurkan diri, Jangan menunggu jadi tersangka di KPK, harus ada budaya malu,” tegasnya lagi.
Ia pun membandingkan moral pejabat tanah air yang masih sangat berbeda dengan di luar negeri, seperti di Jepang dan Korsel. Di negara tersebut, pejabat yang terlibat indikasi kasus suap dan korupsi memilih mundur dari jabatannya sebelum dipecat.
Lanjut Wibi, indikator syarat jadi Menteri salah satunya adalah *Integritas* ini jadi sangat penting. “Kita sangat berharap kepada Presiden Jokowi melakukan background check atas calon-calon Menterinya. Jangan sampai Jokowi memilih orang yang punya persoalan hukum masa lalu, punya cacat integritas untuk menjadi Menteri di kabinet beliau yang akan datang,” katanya.
Integritas calon Menteri akan menjadi prioritas utama dalam bekerja nanti sebagai Menteri. Selain integritas, indikator lainnya yang perlu diperhatikan Jokowi yaitu kapasitas. Jokowi harus memilih Menteri yang benar-benar paham dengan pekerjaannya di Kementerian.
“Yang namanya Kabinet Kerja mesti diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi teknokratis di Kementerian bukan justru orang yang tidak paham apa-apa,” ujar Wibi yang tidak setuju jabatan Menteri hanya diambil karena jatah-jatahan partai politik.
Indikator terakhir menurut Wibi, tak kalah penting adalah loyalitas. Jokowi harus memastikan Menteri yang dipilih tidak menggadaikan kesetiaannya demi menghadapi Pemilu 2024.
“Mengapa loyalitas penting, kita melihat hari ini Kabinet Jokowi di ujung ada juga penduaan soal loyalitas, tidak tunggal loyalitas pada beliau,” katanya.
“Apalagi kemudian di periode kedua, saat sejumlah pimpinan partai sudah melirik tahun 2024, jadi sangat ironis, apabila Jokowi belum dilantik saja Menteri-Menteri dan pimpinan partai sudah melirik Pilpres 2024,” pungkas Wibi. (beni/pr)
