Jakarta, (PR)
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen TNI untuk ikut mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” tegas Hadi.
Terkait kondisi Ibukota Jakarta yang marak akan demonstrasi belakang ini, Hadi memastikan TNI mendukung pengamanan Polri. Prajurit TNI dikatakan Hadi ditempatkan di beberapa titik di sekitar gedung DPR/MPR.
“Seperti yang saya sampaikan, tugas TNI mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri, dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan gedung DPR/MPR,” ujar Hadi.
Menurut pengamat militer Wibisono SH MH, pernyataan panglima TNI sering kita dengar, dan selalu terulang diucapkan di setiap ada kegiatan Panglima. Hal itu dinilai terlalu berlebihan dan politis, karena saat ini yang perlu dilakukan Panglima adalah tindakan nyata terkait beberapa peristiwa stabilitas keamanan yang terjadi di Jakarta dan terutama kerusuhan di Wamena Papua yang telah memakan korban jiwa 30 orang dan ratusan luka-luka.
Pengamat militer, Wibisono bersama Mantan Panglima ABRI, Try Sutrisno
“Ya, ingat politik TNI adalah politik negara bukan politik penguasa. Seharusnya Panglima TNI lebih baik lakukan tindakan yang konkrit terkait pengendalian keamanan. Tidak cukup dengan pernyataan, apalagi pernyataannya terlalu politis terkait pelantikan Presiden Oktober 2019, bukan tentang pengendalian keamanan. Contoh peristiwa rusuh di Papua, Panglima bungkam,” kata Wibisono Jumat sore (27/9/2019).
Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini stabilitas politik dan keamanan sangat terganggu atas beberapa peristiwa, yakni kerusuhan di Papua dan Papua Barat, demo aksi mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia, terakhir tewasnya dua orang mahasiswa dalam aksi demo mahasiswa yang rusuh di Kendari Sultra.
“Stabilitas RI terganggu, harusnya Panglima TNI segera lakukan langkah yang bisa meredam keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Buat pernyataan yang nyaman dan teduh buat masyarakat, tidak malah menakut-nakuti rakyat, tegakkan penegakan hukum bagi perusuh dan berantas tindakan kelompok bersenjata (KKB) di Papua yang telah membunuh rakyat yang tidak berdosa, kalau terkait komitmen TNI untuk NKRI, kita semua sudah tahu,” pungkas Wibi. (beni/pr)
