Jakarta, (PR)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono dan jajaran Kementerian Pertahanan melaksanakan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (11/11/2019). Dalam kesempatan itu, Menhan Prabowo memaparkan visi misi dan rencana kerja Kementerian Pertahanan.
Rapat perdana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019) diwarnai perdebatan.
Seusai memaparkan program kerjanya, Prabowo sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal postur anggaran di Kementerian Pertahanan.
Menurut pengamat militer Wibisono, secara umum visi misi yang dipaparkan Menhan sangat bagus dan komprehensif terkait postur anggaran memang tidak harus dibuka ke publik. Tapi harus dibuka di rapat kerja DPR dikarenakan ada batasan dan menjadi rahasia negara terutama terkait dengan belanja Alutsista yang sangat penting dan vital.
Awalnya, anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2020 sebesar Rp.131 triliun. Pasalnya, proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I, tetapi tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.
“Seperti Menhan terdahulu pun tidak semua anggaran belanja Alutsista dibuka di ruang publik, apalagi mungkin terkait anggaran ‘Cyber Depence’ yang harus tertutup karena terkait teknologi dan intelijen negara,” ujar Wibi pada Putera Riau, Minggu (17/11/2019).
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut. Ia mengatakan, sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup. Pernyataan Tamliha itu disetujui oleh Prabowo.
“Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas,” ucap Prabowo.
“Prabowo mengemukakan terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum,” terang Wibi.
Prabowo menjelaskan sebenarnya dirinya tidak keberatan apabila diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran. Namun, hal itu sangat terkait dengan kesiapan dan kemampuan negara dalam bidang pertahanan. Sementara kemampuan negara dalam bidang pertahanan tidak boleh disampaikan secara terbuka.
“Begini Saudara Effendi, soal anggaran terbuka. Tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran,” ucap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
Tidak terbuka, aggota Fraksi PDI-P lainnya, Adian Napitupulu, juga larut dalam perdebatan itu.
Prabowo diminta membacakan bahan pemaparan terkait anggaran yang sudah dibagikan oleh kepada anggota Komisi I.
“Yang diminta oleh Pak Effendi ini sederhana, apa yang sudah dipaparkan disini, dipaparkan saja secara lisan. Bahwa pendalaman kita buat tertutup ini tidak persoalan. Ini kan lucu. Disini kita paparkan terbuka, tapi enggak mau dibacakan, enggak mau disampaikan,” kata Adian.
Kendati demikian, hingga rapat kerja digelar secara tertutup, Prabowo enggan untuk memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan.
Prabowo menekankan bahwa pembahasan terkait pertahanan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar Indonesia.
Ia mengaku, tidak keberatan memaparkan proyeksi anggaran asal dilakukan secara tertutup. Prabowo hanya memastikan pemerintah akan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran.
“Jadi saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau mau diulangi saya siap,” pungkas Prabowo. (beni/pr)
