Sungai Guntung, (puterariau.com)
Salah seorang wali murid SDN 021 Tagaraja, Sisap yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang ojek pagi ini (11/04) mengatakan pada wartawan puterariau.com bahwa ia sangat kecewa dengan kepala SDN 021 Tagaraja, Alfian SHum.
Pasalnya, sang Kepsek disebut memilih-milih penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar yang diluncurkan Pemerintah.
“Masak saya orang susah tidak mendapat bantuan Kartu Indonesia pintar, malah sebaliknya yang mendapatkannya banyak orang kaya,” ungkapnya kecewa.
Ia menyebutkan bahwa kebanyakan murid yang mendapatkan bantuan tersebut di SDN 021 adalah orang kaya besar yang punya kebun luas dan bahkan yang punya banyak emas.
Saat wartawan Puterariau.com bertemu Sisap di salah satu warung mengatakan bahwa program Indonesia pintar ini sangat tidak tepat sasaran.
Mendengar info ini, wartawan puterariau.com setelah langsung mengkonfirmasi Jepala SDN 021 Tagaraja, Alfian SHum pagi ini di ruangan kelasnya saat membagikan formulir Indonesia pintar kepada wali murid yang mendapat bantuan tersebut untuk bisa mengambil langsung ke Bank BRI terdekat di Pasar Sungai Guntung.
Ternyata memang benar yang dikatakan Sisap tersebut, bahwa sebagian besar murid yang mampu orang tuanya alias memiliki kebun kelapa luas dan memakai emas. Berarti sasaran KIP adalah untuk orang kaya dan berada, sementara yang miskin akan hancur dan bisa-bisa putus sekolah.
Kepala SDN 021 Tagaraja mengatakan kepada wartawan puterariau.com pagi ini bahwa ia tidak mengetahui siapa yang mendapatkan bantuan kartu Indonesia pintar yang diperuntukkan untuk murid yang kurang mampu tersebut. Pertanyaannya, siapa yang mendata ?
Kepsek mengatakan bahwa 82 siswa SDN 021 Tagaraja mendapatkan bantuan uang Kartu Indonesia Pintar. 14 murid mendapatkan Rp.250.000, dan 68 murid mendapatkan Rp.450.000.
“Ini datanya, kalau saya hanya membagikan bantuan tersebut karena meraka kan ada keterangan dari RT dan Kelurahan bahwa kurang mampu,” sebut Kepsek.
Padahal sumber data calon penerima yang melibatkan banyak pihak itu ternyata membuka peluang kemelesetan. Sebab pusat tidak bakalan tau siapa sebenarnya yang berhak maupun tidak. Bisa jadi data penerima di Kecamatan Katema Inhil adalah data bodong dan kerja asal-asalan dari pemangku kepentingan. Siapa yang bertanggung jawab ? (Ridho)